BTN Targetkan Bunga KPR Non-Subsidi Dibawah 10 Persen

PT Bank Tabungan Negara atau BTN menargetkan untuk menurunkan bunga kredit komersial dan kredit pemilikan rumah atau KPR non-subsidi dapat diturunkan 1 digit. Manajemen BTN sendiri menargetkan realisasi penurunan bungan kredit tersebut terjadi pada Oktober 2016.

Penurunan suku bunga ini karena efektifnya perubahan kebijakan moneter BI yang berubah menjadi 7 Day Reverse Repo Rate pada Agustus 2016. Selain perubahan sistem moneter, mulai berlimpahnya likuiditas pada sisa tahun karena kebijakan amnesti pajak juga mendorong rencana dari BTN untuk menurunkan suku bunga kredit.
BTN Targetkan Bunga KPR Non-Subsidi Dibawah 10 Persen
“Target kami paling lambat adalah Oktober akan tetapi mungkin bisa lebih cepat,” kata Dirut BTN Maryono di Jakarta. Maryono juga mengatakan bahwa bunga KPR akan diturunkan pada Oktober 2016 ini adalah bunga kredit non-subsidi. Saat ini, bunga kredit non-subsidi BTN berada dikisaran 10,5 persen hingga 11 persen sedangkan bunga KPR subsidi sudah berada di posisi 1 digit yaitu sekitar 5 persen karena mendapatkan fasilitas pemerintah. Fasilitas dari pemerintah ini merupakan bagian program dari 1 juta rumah pemerintah untuk membantu masyarakat kalangan menengah kebawah.

Penurunan bunga kredit ini diprediksi akan diberlakukan jika pemberlakuan 7 Day Reverse Depo Rate atau suku bunga transaki penjualan Surat Utang Negara atau SUN antara BI dan Bank bertenor 7 hari sebagai bunga acuan efektif mulai berlaku 19 Agustus 2016.

Maryono juga mengatakan bahwa kebijakan pembatasan atau capping bunga deposito bank BUKU III dan BUKU IV juga akan mengalami koreksi dari BI Rate menjadi 7 Day Reverse Depo Rate sehingga menyebabkan suku bunga deposito akan turun lebih cepat. “Penurunan bunga deposito juga membuat biaya dana atau “Cost If Fund” menjadi lebih murah dan membuat bank memiliki ruang lebih luas untuk menurunkan bunga kredit,” kata Maryono.

Selain faktor perubahan bunga acuan tersebut, masuknya dana repatriasi dari amnesti pajak juga membuat BTN yakin bisa mendapatkan tambahan likuiditas minimal 50 triliun rupiah. BTN berharap dengan adanya likuiditas tersebut korporasi dapat bergerak lebih cepat menyalurkan kredit dengan target pertumbuhan kredit sebesar 19 persen hingga 20 persen pada akhir 2016.

Harga Minyak Akhirnya Turun Setelah 3 Bulan Menguat

Harga minyak akhirnya menyentuh harga terendah setelah menguat 3 bulan terakhir ini. Penurunan ini diliputi oleh membanjirnya pasokan dipasar. Berdasarkan Bloomberg, harga minyak WTI untuk pengiriman September 2016 di New York Mercantile Exchange atau Nymex tergerus 1,5 persen ke level 43,53 dolar AS jika dibandingkan satu hari sebelumnya.

Harga minyak tersebut telah tergerus sebelumnya pada hari keempat dan berada di harga terendah sejak 18 April 2016. Untuk sepekan terkahir, harga minyak telah terkikis 4,1 persen.
Laporan Minyak AS Membuat Minyak Tertekan 1,3 Persen
Analis PT Monex Investiond, Yulia Safrina menjelaskan bahwa sentimen utama yang menggerakan harga minyak adalah terkait persediaan. “Memang tingkat persediaan atau stok minyak yang dimiliki oleh Amerika Serikat tengah turun akan tetapi cadangan diberapa wilayah dilaporkan meningkat sehingga menyebabkan keseimbangan harga menjadi hilang,” lanjut Yulia Safrina.

Rilis terakhir dari Energi Information Administration menyatakan bahwa pasokan terakhir minyak AS turun 2,3 juta barel akan tetapi total cadangan minyak sebesar 519,5 juta barel merupakan angka tertinggi untuk sepanjang tahun ini.

Disamping itu, Baker Hughes Inc pada akhir pekan ini merilis rig pengeboran minyak AS naik 14 menjadi 371 rig yang merupakan kenaikan terbesar semenjak Agustus tahun lalu. Peningkatan pengeboran minyak tersebut berpotensi menambah pasokan minyak AS.

Tekanan terhadap harga minyak juga semakin bertambah dengan naiknya nilai dollar AS menjelang pertemuam FOMC atau Federal Open Market Committee minggu ini. Dengan beberapa faktor tersebut, gambaran harga minyak tinggal tergantung pada sisi permintaan.

Jika melihat perkiraan pertumbuhan ekonomi global, harapan untuk kenaikan permintaan minyak sulit tercapai sehingga akan sangat sulit bagi harga minyak untuk kembali naik. IMF sendiri telah menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang awalnya diprediksi 3,2 persen menjadi 3,1 persen.

Untuk beberapa negara yang kerap mempengaruhi harga minyak, IMF juga menurunkan prediksi pertumbuhan Amerika menjadi 2,2 persen dari 2,4 persen sedangkan China sendiri juga diprediksi turun menjadi 6,6 persen dari yang awalnya 6,9 persen.

Menko Ekonomi : Singapura Tidak Akan Bisa Menghalangi Tax Amnesty

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi program tax amnesty. Program yang direncanakan akan menarik kembali pulang dana WNI yang diparkir diluar negeri seperti Singapura.

Menteri Koordinatior Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini, Singapura tidak akan sanggup menghalangi dana WNI yang terparkir di Singapura untuk kembali pulang ke tanah air. Hal ini dikarenakan saat ini Singapura telah memberikan tawaran berupa membayar uang tebusan yang merupakan salah satu poin dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Menko Ekonomi Singapura Tidak Akan Bisa Menghalangi Tax Amnesty
“Kalau tadinya mereka ingin menahan akan tetapi saya yakin mereka tidak akan berhasil,” kata Darmin di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Minggu 24 Juli 2016.

Darmin menjelaskan bahwa program pengampunan pajak bagi para WNI yang menyembunyikan harta kekayaannya yang sering disebut pengemplang pajak sesuatu hal yang menarik yaitu pembayaran denda 2 persen dan maksimal 5 persen. Oleh karena itu, mantan Gubernur Bank Indonesia menyakini bahwa Singapura tidak akan bisa menjegal aliran dana repatriasi untuk kembali ke tanah air.

“Insentif yang ditawarkan cukup menarik akan tetapi tetap ada celah karena para WNI yang mendaftar program tax amnesty harus mencari instrumen penempatan dana mereka, jika ini bisa diatur dalam 1 pintu tentunya akan menjadi semakin menarik,” kata darmin.

Darmin menambahkan bawha insentif yang diberikan dalam program pengampunan pajak ini berpotensi untuk menambah pemasukan negara dari sektor pajak sebesar 165 triliun rupiah. “Hingga saat ini sudah ada 2.700 orang yang terkonfirmasi tertarik untuk ikut program tax amnesty ini. Masalah terbesar adalah instrumen penempatan dana ini yang belum siap sepenuhnya, untuk insentif sendiri sudah sangat menarik bagi para WNI ini,” tutup Darmin.

Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi

Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara atau SP PLN Mengecam pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said pada acara Coffee Morning Sosialisasi RUPLT di Kementerian ESDM yang diselenggarakan pada Jumat 22 Juli 2016. Menurut SP PLN, Menteri ESDM telah memaksakan kebijakan swastinisasi kepada PLN. Kebijakan ini disinyalir sebagai upaya untuk swastinisasi pembangkit listrik dan kelistrikan nasional.
Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi
Seperti diketahui, pada acara tersebut Menteri ESDM menegur keras PLN dikarenakan sikap PLN yang berupaya untuk mengadu kebijakan Kementerian ESDM didepan publik. Sudirman meminta PLN untuk konsentrasi dalam pembangunan transmisi dan menyerahkan pembangunan pembangkit listrik dalam proyek kelistrikan nasional 35 ribu MW kepada perusahaan swasta apabila PLN tidak sanggup memenuhi target pemerintah tersebut.

Dikarenakan hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda mengatakan bahwa SP PLN merupakan bagian tidak terpisahkan dari PLN merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi setiap kebijakan yang salah dalam penanganan kelistrikan nasional. “Apabila terjadi salah langkah dan salah pengambilan kebijakan dalam penentuan arah kelistrikan. Jika terjadi kesalahan pengambilan kebijakan maka dampak kerugian bukan hanya dirasakan oleh PLN akan tetapi oleh bangsa dan negara,” kata Jumadis.

Jumadis melanjutkan bahwa pengelolaan kelistrikan akan berjalan dengan baik apabila pemangku jabatan bertindak sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa kelistrikan termasuk cabang-cabang produksi penting untuk negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara yaitu melalui BUMN yang didalamnya terdapat PLN. Akan tetapi sangat disayangkan oleh Jumadis bahwa hak penguasaan negara tersebut bermasuk dikerdilkan oleh bagian dari negara itu sendiri yaitu Kementerian ESDM.

Jumadis juga menyebut bahwa Menteri ESDM, Sudirman Said merupakan orang yang harusnya bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga sistem kelistrikan nasional akan tetapi malahan bertindak sebaliknya dengan memperkecil peran negara. Peran yang dimaksud oleh Jumadis adalah memarginalkan peran PLN dalam pembangungan kelistrikan nasional terutama di sektor yang menawarkan profit yang lebih baik.

SP PLN juga menyebut beberapa upaya swastanisasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM terlihat dari upaya beliau memecah kelistrikan di enam propinsi di Indonesia Timur. Program pembangungan listrik 35 ribu MW yang melebihi kapasitas penggunaan nasional juga disinyalir akan lebih dialihkan kepada pihak swasta. “Belum lagi intervensi perubahan RUPTL terutama bagian PLN dalam pembangkit listrik yang tengah diupayakan untuk diperkecil.

Karena alasan itulah, kata Jumadis, seluruh anggota SP PLN yang bergelut dengan kelistrikan sehari-hari sangat paham bahwa apa yang dilakukan Menteri ESDM akan mematikan penguasaan nasional pada kelistrikan oleh karena itu SP PLN mengecam semua upaya dan pernyataan Menteri ESDM.

Pertamina Targetkan 3 Ribu BPH Dari Sumur Tapen

PT Pertamina EP tengah gencar melakukan ekspansi dan mengenjot produksi minyak bumi dari sumur yang mereka kelola. Salah satunya adalah dengan eksplorasi di WKP atau Wilayah Kerja Pertambangan Pertamina di Sumur Tapen yang berlokasi tepat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Pertamina Targetkan 3 Ribu BPH Dari Sumur Tapen
Presdir Pertamina EP Rony Gunawan mengatakan bahwa saat ini korporasi tengah melakukan pemboran delineasi Sumur TPN-2. Pemboran tersebut dimaksudkan untuk membuktikan dari hasil kajian jumlah cadangan hidrokarbon yang terdapat dalam struktur Tapen.

Proses pemboran sumur delineasi TPN-2 ini ditargetkan selesai akhir tahun. Setelah pengeboran, jika struktur Tapen memang terbukti memiliki cadangan hidrokarbon sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli Pertamina maka langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti dengna Penentuan Status Eksplorasi atau PSE sehingga Pertamina EP bisa melakukan Plan of Development atau PoD. Rony mengatakan bahwa diharapkan hasil pemboran ini bisa membuktikan cadangan yang tersedia didalam struktrur Tapen. “Kita berharap paling tidak bisa menambah jumlah produksi menadi 2 ribu hingga 3 ribu bph atau barel per hari jika dilakukan PoD,” kata Gunawan Jumat pagi 22 Juli 2016.

Direktur bagian Hulu PT Pertamina yang merupakan induk dari Pertamina EP, Syamsu Alam menjelaskan bahwa Pertamina akan tetap melakukan eksplorasi selama itu feasible terutama untuk lokasi sumur di Indonesia. Syamsu Alam menambahkan bahwa walaupun harga minyak mentah tidak dalam harga yang bagus akan tetapi ekslplorasi tetap akan dilakukan mengingat nafas industri minyak hulu sangat tergantung pada penemuan cadangan minyak baru.

“Direksi dan manajemen tetap pada posisi dan komitmen awal untuk mendorong investasi di sektor hulu terutama kegiatan eksplorasi dengan target menemukan sumur-sumur baru yang akan menjadi cadangan minyak baru bagi Pertamina,” kata Syamsu Alam

Dihari Ke-5, Uang Tebusan Pengampunan Pajak Mencapai 6 Miliar

Di hari ke-5 pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amnesty, uang tebusan yang dibayarkan oleh para peserta tax amnesty ini tercata lebih dari 6 miliar rupiah per Juma 22 Juli 2016. Angka ini meningkat 300 persen atau 3 kali lipat jika dibandingkan dengan 1 hari sebelumnya atau hari ke-4 yang hanya mencapai 2 miliar rupiah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa uang tebusan yang berjumlah lebih dari 6 miliar ini merupakan uang tebusan dengan pembayaran tarif 2 persen dari deklarasi SPT untuk 3 bulan pertama.

Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu 118/2016, tarif sebesar 2 persen yang merupakan tebusan untuk termin pertama yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran usaha atau perputaran uang sampai 4,8 miliar. Selain itu yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 miliar rupiah dalam surat pernyataan harta juga dikenakan tarif yang sama yaitu sebesar 2 persen.

“Kemarin uang tebusan deklarasi yang sudah diterima oleh kas negera adalah 2 miliar atau 2 persen dari harta yang dilaporkan senilai 100 miliar rupiah. Untuk hari ke-5 ini angka tersebut melompat hingga mencapai 6 miliar rupiah atau 3 kali lipat dari jumlah di hari ke-4,” kata Mardiasmo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 22 Juli 2016.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program utama pemerintahan Joko Widodo untuk menarik kembali uang-uang atau dana milik WNI yang selama ini terparkir di luar negeri untuk menghindari kejaran pajak. Prateknya pemerintah akan memberikan pengampunan bagi WNI yang bersedia membawa pulang dana mereka dari luar negeri dengan hanya mengenakan pembayaran tebusan tanpa perlu khawartir akan dituntut secara pidana ataupun perdata.

Pemerintah menargetkan penerimaan dari salah satu kebijakan yang dianggap kontrovesial karena terlihat mengakomodasi orang kaya ini akan menghasilkan 165 triliun dalam bentuk uang tebusan yang akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur selain itu dana milik WNI tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas bank dan pasar modal nasional sehingga memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Alasan HSBC Menolak Menjadi Bank Persepsi Tax Amnesty

Pemerintah untuk menyukseskan program Tax Amnesty mengundang 19 bank yang diperhitungkan akan menjadi gateway dari dana tax amnesty ini. Dari 19 bank tersebut HSBC atau Hongkong Shanghai Bank Corporation merupakan salah satu bank yang masuk dalam daftar tersebut. Akan tetapi dalam proses penandatangan MOU, HSBC secara mengejutkan menarik diri atau tidak melakukan penandatanganan MOU tersebut sebagai pihak yang bersedia menjadi gateway dana tax amnesty.

Walaupun demikian, HSBC Indonesia tetap mendukung kebijakan pemerintah mengenai program pengampunan pajak yang dimaksudkan untuk warga negara Indonesia yang memiliki dana diluar negeri agar membawa pulang dana tersebut.
Alasan HSBC Menolak Menjadi Bank Persepsi Tax Amnesty
Daisy K. Primayanti, Juru Bicara HSBC mengatakan bahwa bank yang berkantor pusat di London tersebut sangat menyambut baik undangan pemerintah untuk menjadi salah satu bank persepsi dan pengelola dana hasil tax amnesty ini. “HSBC Indonesia tetap pada posisi mendukung penuh semua kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang membawa angin segar dan positif untuk iklim investasi Indonesia. Akan tetapi HSBC hanya akan mendukung terlaksanannya program ini melalui cara memberi informasi penting terkait dengan koridor panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta kebijakan dan prosedur internal HSBC,” kata Daisy Selasa 27 Juli 2016.

Sebagai bagian dari bank global yang memiliki cabang dilebih dari 100 negara, Daisy mengatakan bahwa HSBC tetap tunduk pada kewajiban dan komitmen bank terhadap regulator internasional. Oleh karena itu HSBC harus mempelajari terlebih dahulu kebijakan ini dari aspek individu, korporasi hingga pemerintah sehingga HSBC bisa mengetahui dengan jelas dampak negatif dan positif dari perjanjian ini.

Sebagai gambaran, bank yang secara langsung diundang pemerintah harus menandatangani terlebih dahulu persetujuan untuk bersedia ditunjuk sebagai gateway tax amnesty sebelum menandatangani kontrak resmi untuk menjadi bank gateway dan bank persepsi dalam program tax amnesty ini.

Pada pertemuan tersebut 18 bank yang diundang oleh pemerintah adalah, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, Bank Pemata, Bank Pan Indonesia atau dikenal Panin, Bank UOB, Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Mega, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Selain bank-bank tersebut terdapat 1 bank BUMD yaitu BPD Jawa Barat dan Banten yang diikuti oleh 3 bank asing skala internasional yaitu Citibank, DBS Indonesia, Standard Chartered dan Deutsche Bank.

BI Diprediksi Turunan Suku Bunga Acuan Besok

Bank sentral Indonesia atau BI direncanakan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Juli ini pada hari Kamis 21 Juli besok. Sejumlah ekonom memprediksi bahwa BI telah mendapatkan ruang untuk melakukan pelonggaran berhubung kondisi ekonomi nasional yang sudah lebih baik dari beberapa bulan yang lalu. Mengacu pada asumsi tersebut, Bank Indonesia diperkirakan akan menurunkan BI Rate.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa bulan Juli ini merupakan momen paling pas dan terbaik bagi BI untuk menurunkan BI Rate. Hal ini didasari fakta bahwa besok adalah hari terakhir Rapat Dewan Gubernur yang akan memutuskan posisi BI Rate yang akan tetap, turun ataupun naik. Bulan Agustus menurut Lana tidak akan menjadi momen yang cocok karena BI Rate akan berubah menjadi BI Seven Day Reverse Repo Rate sehingga jika BI tidak ingin momentum ekonomi yang kembali didapatkan pemerintah tidak menjadi sia-sia maka BI Rate sudah seharusnya turun bulan ini.
BI Diprediksi Turunan Suku Bunga Acuan Besok
Lebih lanjut menurut Lana, kondisi eksternal atau luar negeri dalam hal ini keadaan ekonomi global juga memungkinan bank sentral untuk melakukan pemangkasan tersebut. Pertama karena The Fed sudah hampir dipastikan tidak akan menaikkan suku bunganya. Kedua, tambahan likuiditas karena program Tax Amnesty akan membuat pasar modal nasional dibanjiri oleh dana segar sehingga rupiah cenderung memiliki kekuatan untuk bertahan bahkan menguat.

Selain faktor eksternal tersebut, sambung Lana, masih terdapat faktor internal yaitu yang pertama adalah adanya kekhawatiran terjadi pelambatan ekonomi pasca lebaran sehingga dibutuhkan dukungan moneter terutama sektor swasta. Kedua masih berhubungan dengan tax amnesty yaitu akan adanya dana tersedia bagi pemerintah karena arus dana wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty diharapkan akan terserap sebagian oleh BUMN selain belum ditambah pertambahan pendapatan pajak dari uang tebusan Tax Amnesty ini.

“Penurunan merupakan hal paling logis karena bisa menjadi tambahan likuiditas. Disisi lain penurunan akan menjadi tenaga tambahan bagi perekenomian dalam negeri yang saat ini sudah mulai mendapatkan momentum. Saya perhitungkan BI masih mempunyai kemampuan untuk menurunkan 50 basis point menjadi 6 persen dari 6,5 persen,” kata Lana.

Tak hanya BI Rate, Lana juga memperkirakan bahwa suku bunga acuan juga memiliki ruang untuk di pangkas kembali yaitu sebesar 25 basis point menjadi 5 persen bahkan jika skenario fiskal dan target ekenomi pemerintah tercapai makan bisa aja BI Seven Day Reverse Depo Rate diturunkan menuju 4,75 persen pada akhir tahun.

Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga memperkirakan hal yang sama yaitu penurunan BI Rate akan tetapi penurunan yang diprediksi yaitu sebesar 25 basis point dikarenakan BI yang cenderung tidak ingin mengambil resiko. Andry juga menghitung bahwa ruang pelonggaran akan terbuka lebar dikarena fundamental ekonomi sudah berjalan cukup baik sejauh ini walaupun pertumbuhan belum sesuai dengan target pemerintah.

Berbeda dengan ekonom yang memperkirakan akan terjadi penurunan, Ekonom dari Development Bank of Singapore atau DBS Gundy Cahyadi memperkirakan BI tidak akan menurunkan BI Rate pada bulan ini atau memilih tetap mempertahankannya. Menurut Gundy, BI akan fokus pada transmisi kebijakan moneter dikarenakan bank masih tergolong lambat dalam menyesuaikan suku bunga.

Gundy memperkirakan BI Rate akan dipertahankan karena Suku bunga Acuan yang baru

Go Jek Dapatkan Suntikan Dana Dari Investor AS

Investor global asal negera Paman Sam, Kohlberg Kravis Roberts atau KKR dan Codan Warburg Pincus LLC dikabarkan akan menyuntikkan dana ke salah satu perusahaan start up terbesar di Indonesia, PT Go Jek Indonesia. Jika terealisasi, suntikan dana ini akan membuat nilai perusahaan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim akan menlonjak nilainya melebihi 1 miliar dollar AS.
Go Jek Dapatkan Suntikan Dana Dari Investor AS
Dilansir dari Wall Street Journal, dua investor yang pernah menjadi investor Facebook ini tengah membicarakan suntikan dana yang dikabarkan akan mencapai 400 juta dollar AS atau sekitar 5,24 triliun rupiah. Jika rencana tersebut terwujud, Go Jek akan menjadi salah satu start up yang diperhitungkan di regional karena nilainya yang akan mencapai lebih dari 1,2 dollar AS.

Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Start Up Indonesia Jefri R. Sirait menyatakan tidak heran jika Go Jek mendapat suntikan dari investor global karena dalam 2 tahun terakhir perkembangan aplikasi Go Jek cukup mengesankan.

Selain perkembangan Go Jek yang bagus, pertumbuhan penggunan internet bergerak atau mobile internet terutama dengan generasi yang melek teknologi juga menjadi alasan investor menganggap Start Up Go Jek cukup menggoda. “Penetrasi dan perbaikan kualitas internet yang sudah membaik jika dibandingkan dengan lima tahun lalu memicu munculnya generasi yang melek teknologi dan juga para pengguna ini menjadi semakin tertarik dengan aplikasi-aplikasi mobile yang mendukung aktivitas sehari-hari seperti Go Jek,” kata Jefri.

Saat ini Go Jek dapat dinilai sebagai salah satu start up dengan manajemen yang cukup baik dan profesional. Hal ini tercermin dari target pasar yang dibidik oleh perusahaan dan juga sumber dana yang mereka peroleh disertai dengan penggunaan sumber dana untuk ekspansi bisnis.

Sebelum Kohlberg Kravis Robers dan Codan Warburg Pincus LLC, Go Jek sudah terlebih dahulu mendapatkan suntikan dana dari investor global seperti Northstar Group, Sequila Capital dan DST Global.

Heru Sutadi yang juga mengamati rintisan tanah air berharap manajemen Go Jek Indonesia dapat menggunakan dana ini untuk pengembangan perusahaan karena selama ini Go Jek masih cukup tergantung dengan suntikan dana investor.

Pendaftaran Peserta Tax Amnesty Dibuka Hari Ini

Program pengampunan pajak telah dijalankan. Pada Senin 18 Juli 2016, Ditjen atau Direktorat Jenderal mulai membuka pendaftaran untuk peserta yang ingin mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty di seluruh Kantor Pajak Pratama atau KPP.
Pendaftaran Peserta Tax Amnesty Dibuka Hari Ini
Direktur Pelayanan dan Penyuluhan atau P2 Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa mulai Senin semua pihak yang mendaftar diri mereka kedalam Tax Amnesty dapat mendatangi KPP terdekat dikota mereka. ” Saat ini anggota di KPP sedang bekerja untuk menyiapkan semua fasilitas dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk melayani para pendaftar Tax Amnesty,” kata Hestu.

Ditjen Pajak juga sudah mengirimkan surat edaran kepada setiap KPP untuk berkonsentrasi pada pelayanan pendaftaran program pengampunan pajak. Meja atau desk khusus pelayanan Tax Amnesty ini juga sudah disiapkan di setiap KPP. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengatakan bahwa setiap KPP telah diinstruksikan mengalokasikan 60 persen anggota atau pegawai KPP untuk melayani pendaftaran pengampunan pajak ini terutama untuk bagian helpdesk.

Dalam proses tax amnesty ini, para petugas yang bertugas dilarang membawa alat komunikasi apapun terutama saat mereka bertugas untuk menerima dokumen ataupun data kelengkapan tax amnesty. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Bagi petugas yang ketahuan membocorkan data tersebut, petugas tersebut akan dikenakan pidana penajra 5 tahun sesuai dengan yang diatur dalam UU Pengampunan Pajak yang baru disahkan selain itu ancaman pemecatan juga membayangi petugas yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan pada proses Tax Amnesty ini.

Kata Hestu, para petugas pajak akan mulai bekerja Senin ini hingga 9 bulan kedepat atau tepatnya 31 Maret 2017 sesuai dengan masa waktu tax amnesty berlangsung. Otoritas pajak dalam hal ini Ditjen pajak juga sudah menyiapkan sistem informasi online yang mana menurut Hestu merupakan bagian terpenting dari Tax Amnesty ini karena terganggunya Sistem Informasi ini akan menganggu proses tax amnesty ini secara keseluruhan.

Pengamat perpajakan, Darussalam optimis kebijakan Tax Amnesty yang disebut-sebut kurang populer akan berhasil. “Baru kali ini saya melihat antusiasme yang tinggi dari Wajib Pajak dalam menyambut sebuah peraturan mengenai perpajakan Indonesia. Biasanya orang ketika ditanya pajak selalu terlihat wajah murung ataupun cemberut akan tetapi kali ini yang terlihat sedikit senyum bahagia,” kata Darussalam.

Darussalam mengatakan bahwa saat ini hanyalah tinggal menunggu bagaimana Ditjen Pajak menyiapkan semua hal yang dianggap perlu terutama untuk poin teknis seperti penanganan penerimaan surat permohonan pengampunan pajak. Darussalam merekomendasikan Ditjen Pajak untuk membuat simulasi terlebih dahulu untuk memastikan proses ini berjalan baik dan tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.