Bank Milik Taipan Dipaksa Pangkas Target Kredit

Walaupun ketidakpastian ekonomi terus berlanjut memaksa para bank-bank yang dimiliki oleh taipan Indonesia untuk memangkas rencana bisnis mereka di semester II 2016. Pemangkasan target kredit ini didasari oleh melambatnya permintaan kredit yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Salah satu bank milik taipan adalah PT Bank Sahabat Sampoerna atau dikenal dengan Bank Sampoerna yang memangkas target kredit. Direktur Bisnis UKM, Funding, Financial Institutions dan Jaringan Kantor Bank Sampoerna Ong Tek Tjan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan revisi target kredit menjadi 30 persen di semester II 2016 dari rencana awal sebesar 40 persen.
Bank Milik Taipan Dipaksa Pangkas Target Kredit
“Kami masih optimis terdaapt permintaan kredit walaupun melambat,” kata Ong pada Rabu 27 Juli 2016. Bank milik keluarga Sampoerna ini memperkirakan penyaluran kredit mencapai 6 triliun rupiah diakhir tahun 2016 dari realisasi kredit senilai 5,2 triliun per semester I 2016.

Ong mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pembiayaan kredit untuk sektor UMKM untuk mencapai target kredit. Strategi utama Bank Sahabat Sampoerna akan mempererat hubungan dengan rekan kerja yaitu koperasi dan secara bertahap akan mengkaji bunga untuk UMKM yang memungkinan untuk menurunkan bunga untuk sektor tersebut.

Sependapat dengan Bank Sampoerna, Presdir PT Bank National Nobu Tbk Suhaimin Djohan mengatakan bahwa pihaknya sedang merevisi target kredit untuk tahun 2016. Bank Nobu menargetkan pertumbuhan sebesar 32,35 persen di semester II 2016 dari target awal sebesar 41,17 persen.

“Kredit akan mencapai 4,5 triliun di akhir tahun 2016 dari rencana awal sebesar 4,8 triliun,” ucap Suhaimin. Bank milik taipan Mochtar Riady telah merealisasikan kredit sebesar 3,95 triliun rupiah pada semester I 2016.

Mayoritas kredit yang didistribusikan merupakan kredit komersial dan ritel. Sisanya sekitar 30 persen kredit dialirkan ke UKM dan juga ke kredit konsumen. “Sektor kredit yang Bank Nobu targetkan adalah perdagangan, consumer goods dan pengolahan,” ujar Ong

Arcandra Diharapkan Teruskan Program Sudirman Said

Pergantian sejumlah menteri di Kabinet Kerja atau reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 Juli 2016. Salah satu posisi yang terkena reshuffle adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Arcandra Tahar terpilih untuk menggantikan mantan Dirut Pindad, Sudirman Said.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengharapkan Menteri ESDM baru yang terpilih, Archandra yang merupakan sosok yang pintar dan muda sehingga memiliki energi tambahan untuk memimpin dan menangani sektor ESDM. Arcandra dan Wiratmaja merupakan satu alumni di jurusan teknik mesin Institut Teknologi Bandung.
Arcandra Diharapkan Teruskan Program Sudirman Said
Wiratmaja juga menambahkan bahwa Arcandra memiliki keahlian dibidang instruktur migas beserta fasilitas-fasilitas migas yang dikelola secara offshore. “Keahliannya di ocean engineering karena sekolahnya fokus di ocean engineering. Harapan terbesar adalah Menteri ESDM yang baru Arcandra bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said,” kata Wiratmaja.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala SKK Migas yang mengawasi kegiatan minyak dan gas bumi di sektor hulu, Amien Sunaryadi telah mengatakan bahwa sektor hulu sangat memberikan harapan dan ekspetasi yang tinggi pada Menteri Arcandra terutama jika dilihat dari latar belakang beliau yang merupakan lulusan dari latar belakang pendidikan dan karier di bidang migas.

Sunaryadi juga mengatakan bahwa sejauh ini banyak terdapat permasalahan di sektor hulu migas yang masih belu diselesaikan dan cenderung carut marut seperti pengawasan pengadaan vendor yang bekerjasama dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS.

“Misalnya SKK brkontrak dengan 290 PSC atau production sharing contract. 290 PSC ini memiliki kontrak pengadaan dengan lebih dari 1.500 vendor, akan tetapi sampai saat ini belum dipastikan apakah vendor tersebut tergolong nakal atau tidak,” kata Sunaryadi.

Selain itu Amien juga menjelaskan bahwa terdapat kendala kebijakan pada beberapa peraturan yang menghambat sektor hulu migas seperti Peraturan Pemerintah tahun 2010 No. 29 dan juga Peraturan Pemerintah No. 79 yang perlu di revisi.

Terakhir, Amien berharap semua proyek migas yang selama ini tertunda ataupun masih berjalan harap dapat di lanjutkan oleh Menteri ESDM yang baru.

BTN Targetkan Bunga KPR Non-Subsidi Dibawah 10 Persen

PT Bank Tabungan Negara atau BTN menargetkan untuk menurunkan bunga kredit komersial dan kredit pemilikan rumah atau KPR non-subsidi dapat diturunkan 1 digit. Manajemen BTN sendiri menargetkan realisasi penurunan bungan kredit tersebut terjadi pada Oktober 2016.

Penurunan suku bunga ini karena efektifnya perubahan kebijakan moneter BI yang berubah menjadi 7 Day Reverse Repo Rate pada Agustus 2016. Selain perubahan sistem moneter, mulai berlimpahnya likuiditas pada sisa tahun karena kebijakan amnesti pajak juga mendorong rencana dari BTN untuk menurunkan suku bunga kredit.
BTN Targetkan Bunga KPR Non-Subsidi Dibawah 10 Persen
“Target kami paling lambat adalah Oktober akan tetapi mungkin bisa lebih cepat,” kata Dirut BTN Maryono di Jakarta. Maryono juga mengatakan bahwa bunga KPR akan diturunkan pada Oktober 2016 ini adalah bunga kredit non-subsidi. Saat ini, bunga kredit non-subsidi BTN berada dikisaran 10,5 persen hingga 11 persen sedangkan bunga KPR subsidi sudah berada di posisi 1 digit yaitu sekitar 5 persen karena mendapatkan fasilitas pemerintah. Fasilitas dari pemerintah ini merupakan bagian program dari 1 juta rumah pemerintah untuk membantu masyarakat kalangan menengah kebawah.

Penurunan bunga kredit ini diprediksi akan diberlakukan jika pemberlakuan 7 Day Reverse Depo Rate atau suku bunga transaki penjualan Surat Utang Negara atau SUN antara BI dan Bank bertenor 7 hari sebagai bunga acuan efektif mulai berlaku 19 Agustus 2016.

Maryono juga mengatakan bahwa kebijakan pembatasan atau capping bunga deposito bank BUKU III dan BUKU IV juga akan mengalami koreksi dari BI Rate menjadi 7 Day Reverse Depo Rate sehingga menyebabkan suku bunga deposito akan turun lebih cepat. “Penurunan bunga deposito juga membuat biaya dana atau “Cost If Fund” menjadi lebih murah dan membuat bank memiliki ruang lebih luas untuk menurunkan bunga kredit,” kata Maryono.

Selain faktor perubahan bunga acuan tersebut, masuknya dana repatriasi dari amnesti pajak juga membuat BTN yakin bisa mendapatkan tambahan likuiditas minimal 50 triliun rupiah. BTN berharap dengan adanya likuiditas tersebut korporasi dapat bergerak lebih cepat menyalurkan kredit dengan target pertumbuhan kredit sebesar 19 persen hingga 20 persen pada akhir 2016.

Harga Minyak Akhirnya Turun Setelah 3 Bulan Menguat

Harga minyak akhirnya menyentuh harga terendah setelah menguat 3 bulan terakhir ini. Penurunan ini diliputi oleh membanjirnya pasokan dipasar. Berdasarkan Bloomberg, harga minyak WTI untuk pengiriman September 2016 di New York Mercantile Exchange atau Nymex tergerus 1,5 persen ke level 43,53 dolar AS jika dibandingkan satu hari sebelumnya.

Harga minyak tersebut telah tergerus sebelumnya pada hari keempat dan berada di harga terendah sejak 18 April 2016. Untuk sepekan terkahir, harga minyak telah terkikis 4,1 persen.
Laporan Minyak AS Membuat Minyak Tertekan 1,3 Persen
Analis PT Monex Investiond, Yulia Safrina menjelaskan bahwa sentimen utama yang menggerakan harga minyak adalah terkait persediaan. “Memang tingkat persediaan atau stok minyak yang dimiliki oleh Amerika Serikat tengah turun akan tetapi cadangan diberapa wilayah dilaporkan meningkat sehingga menyebabkan keseimbangan harga menjadi hilang,” lanjut Yulia Safrina.

Rilis terakhir dari Energi Information Administration menyatakan bahwa pasokan terakhir minyak AS turun 2,3 juta barel akan tetapi total cadangan minyak sebesar 519,5 juta barel merupakan angka tertinggi untuk sepanjang tahun ini.

Disamping itu, Baker Hughes Inc pada akhir pekan ini merilis rig pengeboran minyak AS naik 14 menjadi 371 rig yang merupakan kenaikan terbesar semenjak Agustus tahun lalu. Peningkatan pengeboran minyak tersebut berpotensi menambah pasokan minyak AS.

Tekanan terhadap harga minyak juga semakin bertambah dengan naiknya nilai dollar AS menjelang pertemuam FOMC atau Federal Open Market Committee minggu ini. Dengan beberapa faktor tersebut, gambaran harga minyak tinggal tergantung pada sisi permintaan.

Jika melihat perkiraan pertumbuhan ekonomi global, harapan untuk kenaikan permintaan minyak sulit tercapai sehingga akan sangat sulit bagi harga minyak untuk kembali naik. IMF sendiri telah menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang awalnya diprediksi 3,2 persen menjadi 3,1 persen.

Untuk beberapa negara yang kerap mempengaruhi harga minyak, IMF juga menurunkan prediksi pertumbuhan Amerika menjadi 2,2 persen dari 2,4 persen sedangkan China sendiri juga diprediksi turun menjadi 6,6 persen dari yang awalnya 6,9 persen.

Menko Ekonomi : Singapura Tidak Akan Bisa Menghalangi Tax Amnesty

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi program tax amnesty. Program yang direncanakan akan menarik kembali pulang dana WNI yang diparkir diluar negeri seperti Singapura.

Menteri Koordinatior Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini, Singapura tidak akan sanggup menghalangi dana WNI yang terparkir di Singapura untuk kembali pulang ke tanah air. Hal ini dikarenakan saat ini Singapura telah memberikan tawaran berupa membayar uang tebusan yang merupakan salah satu poin dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Menko Ekonomi Singapura Tidak Akan Bisa Menghalangi Tax Amnesty
“Kalau tadinya mereka ingin menahan akan tetapi saya yakin mereka tidak akan berhasil,” kata Darmin di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Minggu 24 Juli 2016.

Darmin menjelaskan bahwa program pengampunan pajak bagi para WNI yang menyembunyikan harta kekayaannya yang sering disebut pengemplang pajak sesuatu hal yang menarik yaitu pembayaran denda 2 persen dan maksimal 5 persen. Oleh karena itu, mantan Gubernur Bank Indonesia menyakini bahwa Singapura tidak akan bisa menjegal aliran dana repatriasi untuk kembali ke tanah air.

“Insentif yang ditawarkan cukup menarik akan tetapi tetap ada celah karena para WNI yang mendaftar program tax amnesty harus mencari instrumen penempatan dana mereka, jika ini bisa diatur dalam 1 pintu tentunya akan menjadi semakin menarik,” kata darmin.

Darmin menambahkan bawha insentif yang diberikan dalam program pengampunan pajak ini berpotensi untuk menambah pemasukan negara dari sektor pajak sebesar 165 triliun rupiah. “Hingga saat ini sudah ada 2.700 orang yang terkonfirmasi tertarik untuk ikut program tax amnesty ini. Masalah terbesar adalah instrumen penempatan dana ini yang belum siap sepenuhnya, untuk insentif sendiri sudah sangat menarik bagi para WNI ini,” tutup Darmin.

Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi

Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara atau SP PLN Mengecam pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said pada acara Coffee Morning Sosialisasi RUPLT di Kementerian ESDM yang diselenggarakan pada Jumat 22 Juli 2016. Menurut SP PLN, Menteri ESDM telah memaksakan kebijakan swastinisasi kepada PLN. Kebijakan ini disinyalir sebagai upaya untuk swastinisasi pembangkit listrik dan kelistrikan nasional.
Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi
Seperti diketahui, pada acara tersebut Menteri ESDM menegur keras PLN dikarenakan sikap PLN yang berupaya untuk mengadu kebijakan Kementerian ESDM didepan publik. Sudirman meminta PLN untuk konsentrasi dalam pembangunan transmisi dan menyerahkan pembangunan pembangkit listrik dalam proyek kelistrikan nasional 35 ribu MW kepada perusahaan swasta apabila PLN tidak sanggup memenuhi target pemerintah tersebut.

Dikarenakan hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda mengatakan bahwa SP PLN merupakan bagian tidak terpisahkan dari PLN merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi setiap kebijakan yang salah dalam penanganan kelistrikan nasional. “Apabila terjadi salah langkah dan salah pengambilan kebijakan dalam penentuan arah kelistrikan. Jika terjadi kesalahan pengambilan kebijakan maka dampak kerugian bukan hanya dirasakan oleh PLN akan tetapi oleh bangsa dan negara,” kata Jumadis.

Jumadis melanjutkan bahwa pengelolaan kelistrikan akan berjalan dengan baik apabila pemangku jabatan bertindak sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa kelistrikan termasuk cabang-cabang produksi penting untuk negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara yaitu melalui BUMN yang didalamnya terdapat PLN. Akan tetapi sangat disayangkan oleh Jumadis bahwa hak penguasaan negara tersebut bermasuk dikerdilkan oleh bagian dari negara itu sendiri yaitu Kementerian ESDM.

Jumadis juga menyebut bahwa Menteri ESDM, Sudirman Said merupakan orang yang harusnya bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga sistem kelistrikan nasional akan tetapi malahan bertindak sebaliknya dengan memperkecil peran negara. Peran yang dimaksud oleh Jumadis adalah memarginalkan peran PLN dalam pembangungan kelistrikan nasional terutama di sektor yang menawarkan profit yang lebih baik.

SP PLN juga menyebut beberapa upaya swastanisasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM terlihat dari upaya beliau memecah kelistrikan di enam propinsi di Indonesia Timur. Program pembangungan listrik 35 ribu MW yang melebihi kapasitas penggunaan nasional juga disinyalir akan lebih dialihkan kepada pihak swasta. “Belum lagi intervensi perubahan RUPTL terutama bagian PLN dalam pembangkit listrik yang tengah diupayakan untuk diperkecil.

Karena alasan itulah, kata Jumadis, seluruh anggota SP PLN yang bergelut dengan kelistrikan sehari-hari sangat paham bahwa apa yang dilakukan Menteri ESDM akan mematikan penguasaan nasional pada kelistrikan oleh karena itu SP PLN mengecam semua upaya dan pernyataan Menteri ESDM.

Pertamina Targetkan 3 Ribu BPH Dari Sumur Tapen

PT Pertamina EP tengah gencar melakukan ekspansi dan mengenjot produksi minyak bumi dari sumur yang mereka kelola. Salah satunya adalah dengan eksplorasi di WKP atau Wilayah Kerja Pertambangan Pertamina di Sumur Tapen yang berlokasi tepat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Pertamina Targetkan 3 Ribu BPH Dari Sumur Tapen
Presdir Pertamina EP Rony Gunawan mengatakan bahwa saat ini korporasi tengah melakukan pemboran delineasi Sumur TPN-2. Pemboran tersebut dimaksudkan untuk membuktikan dari hasil kajian jumlah cadangan hidrokarbon yang terdapat dalam struktur Tapen.

Proses pemboran sumur delineasi TPN-2 ini ditargetkan selesai akhir tahun. Setelah pengeboran, jika struktur Tapen memang terbukti memiliki cadangan hidrokarbon sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli Pertamina maka langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti dengna Penentuan Status Eksplorasi atau PSE sehingga Pertamina EP bisa melakukan Plan of Development atau PoD. Rony mengatakan bahwa diharapkan hasil pemboran ini bisa membuktikan cadangan yang tersedia didalam struktrur Tapen. “Kita berharap paling tidak bisa menambah jumlah produksi menadi 2 ribu hingga 3 ribu bph atau barel per hari jika dilakukan PoD,” kata Gunawan Jumat pagi 22 Juli 2016.

Direktur bagian Hulu PT Pertamina yang merupakan induk dari Pertamina EP, Syamsu Alam menjelaskan bahwa Pertamina akan tetap melakukan eksplorasi selama itu feasible terutama untuk lokasi sumur di Indonesia. Syamsu Alam menambahkan bahwa walaupun harga minyak mentah tidak dalam harga yang bagus akan tetapi ekslplorasi tetap akan dilakukan mengingat nafas industri minyak hulu sangat tergantung pada penemuan cadangan minyak baru.

“Direksi dan manajemen tetap pada posisi dan komitmen awal untuk mendorong investasi di sektor hulu terutama kegiatan eksplorasi dengan target menemukan sumur-sumur baru yang akan menjadi cadangan minyak baru bagi Pertamina,” kata Syamsu Alam

Dihari Ke-5, Uang Tebusan Pengampunan Pajak Mencapai 6 Miliar

Di hari ke-5 pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amnesty, uang tebusan yang dibayarkan oleh para peserta tax amnesty ini tercata lebih dari 6 miliar rupiah per Juma 22 Juli 2016. Angka ini meningkat 300 persen atau 3 kali lipat jika dibandingkan dengan 1 hari sebelumnya atau hari ke-4 yang hanya mencapai 2 miliar rupiah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa uang tebusan yang berjumlah lebih dari 6 miliar ini merupakan uang tebusan dengan pembayaran tarif 2 persen dari deklarasi SPT untuk 3 bulan pertama.

Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu 118/2016, tarif sebesar 2 persen yang merupakan tebusan untuk termin pertama yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran usaha atau perputaran uang sampai 4,8 miliar. Selain itu yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 miliar rupiah dalam surat pernyataan harta juga dikenakan tarif yang sama yaitu sebesar 2 persen.

“Kemarin uang tebusan deklarasi yang sudah diterima oleh kas negera adalah 2 miliar atau 2 persen dari harta yang dilaporkan senilai 100 miliar rupiah. Untuk hari ke-5 ini angka tersebut melompat hingga mencapai 6 miliar rupiah atau 3 kali lipat dari jumlah di hari ke-4,” kata Mardiasmo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 22 Juli 2016.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program utama pemerintahan Joko Widodo untuk menarik kembali uang-uang atau dana milik WNI yang selama ini terparkir di luar negeri untuk menghindari kejaran pajak. Prateknya pemerintah akan memberikan pengampunan bagi WNI yang bersedia membawa pulang dana mereka dari luar negeri dengan hanya mengenakan pembayaran tebusan tanpa perlu khawartir akan dituntut secara pidana ataupun perdata.

Pemerintah menargetkan penerimaan dari salah satu kebijakan yang dianggap kontrovesial karena terlihat mengakomodasi orang kaya ini akan menghasilkan 165 triliun dalam bentuk uang tebusan yang akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur selain itu dana milik WNI tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas bank dan pasar modal nasional sehingga memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Alasan HSBC Menolak Menjadi Bank Persepsi Tax Amnesty

Pemerintah untuk menyukseskan program Tax Amnesty mengundang 19 bank yang diperhitungkan akan menjadi gateway dari dana tax amnesty ini. Dari 19 bank tersebut HSBC atau Hongkong Shanghai Bank Corporation merupakan salah satu bank yang masuk dalam daftar tersebut. Akan tetapi dalam proses penandatangan MOU, HSBC secara mengejutkan menarik diri atau tidak melakukan penandatanganan MOU tersebut sebagai pihak yang bersedia menjadi gateway dana tax amnesty.

Walaupun demikian, HSBC Indonesia tetap mendukung kebijakan pemerintah mengenai program pengampunan pajak yang dimaksudkan untuk warga negara Indonesia yang memiliki dana diluar negeri agar membawa pulang dana tersebut.
Alasan HSBC Menolak Menjadi Bank Persepsi Tax Amnesty
Daisy K. Primayanti, Juru Bicara HSBC mengatakan bahwa bank yang berkantor pusat di London tersebut sangat menyambut baik undangan pemerintah untuk menjadi salah satu bank persepsi dan pengelola dana hasil tax amnesty ini. “HSBC Indonesia tetap pada posisi mendukung penuh semua kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang membawa angin segar dan positif untuk iklim investasi Indonesia. Akan tetapi HSBC hanya akan mendukung terlaksanannya program ini melalui cara memberi informasi penting terkait dengan koridor panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta kebijakan dan prosedur internal HSBC,” kata Daisy Selasa 27 Juli 2016.

Sebagai bagian dari bank global yang memiliki cabang dilebih dari 100 negara, Daisy mengatakan bahwa HSBC tetap tunduk pada kewajiban dan komitmen bank terhadap regulator internasional. Oleh karena itu HSBC harus mempelajari terlebih dahulu kebijakan ini dari aspek individu, korporasi hingga pemerintah sehingga HSBC bisa mengetahui dengan jelas dampak negatif dan positif dari perjanjian ini.

Sebagai gambaran, bank yang secara langsung diundang pemerintah harus menandatangani terlebih dahulu persetujuan untuk bersedia ditunjuk sebagai gateway tax amnesty sebelum menandatangani kontrak resmi untuk menjadi bank gateway dan bank persepsi dalam program tax amnesty ini.

Pada pertemuan tersebut 18 bank yang diundang oleh pemerintah adalah, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, Bank Pemata, Bank Pan Indonesia atau dikenal Panin, Bank UOB, Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Mega, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Selain bank-bank tersebut terdapat 1 bank BUMD yaitu BPD Jawa Barat dan Banten yang diikuti oleh 3 bank asing skala internasional yaitu Citibank, DBS Indonesia, Standard Chartered dan Deutsche Bank.

BI Diprediksi Turunan Suku Bunga Acuan Besok

Bank sentral Indonesia atau BI direncanakan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Juli ini pada hari Kamis 21 Juli besok. Sejumlah ekonom memprediksi bahwa BI telah mendapatkan ruang untuk melakukan pelonggaran berhubung kondisi ekonomi nasional yang sudah lebih baik dari beberapa bulan yang lalu. Mengacu pada asumsi tersebut, Bank Indonesia diperkirakan akan menurunkan BI Rate.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa bulan Juli ini merupakan momen paling pas dan terbaik bagi BI untuk menurunkan BI Rate. Hal ini didasari fakta bahwa besok adalah hari terakhir Rapat Dewan Gubernur yang akan memutuskan posisi BI Rate yang akan tetap, turun ataupun naik. Bulan Agustus menurut Lana tidak akan menjadi momen yang cocok karena BI Rate akan berubah menjadi BI Seven Day Reverse Repo Rate sehingga jika BI tidak ingin momentum ekonomi yang kembali didapatkan pemerintah tidak menjadi sia-sia maka BI Rate sudah seharusnya turun bulan ini.
BI Diprediksi Turunan Suku Bunga Acuan Besok
Lebih lanjut menurut Lana, kondisi eksternal atau luar negeri dalam hal ini keadaan ekonomi global juga memungkinan bank sentral untuk melakukan pemangkasan tersebut. Pertama karena The Fed sudah hampir dipastikan tidak akan menaikkan suku bunganya. Kedua, tambahan likuiditas karena program Tax Amnesty akan membuat pasar modal nasional dibanjiri oleh dana segar sehingga rupiah cenderung memiliki kekuatan untuk bertahan bahkan menguat.

Selain faktor eksternal tersebut, sambung Lana, masih terdapat faktor internal yaitu yang pertama adalah adanya kekhawatiran terjadi pelambatan ekonomi pasca lebaran sehingga dibutuhkan dukungan moneter terutama sektor swasta. Kedua masih berhubungan dengan tax amnesty yaitu akan adanya dana tersedia bagi pemerintah karena arus dana wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty diharapkan akan terserap sebagian oleh BUMN selain belum ditambah pertambahan pendapatan pajak dari uang tebusan Tax Amnesty ini.

“Penurunan merupakan hal paling logis karena bisa menjadi tambahan likuiditas. Disisi lain penurunan akan menjadi tenaga tambahan bagi perekenomian dalam negeri yang saat ini sudah mulai mendapatkan momentum. Saya perhitungkan BI masih mempunyai kemampuan untuk menurunkan 50 basis point menjadi 6 persen dari 6,5 persen,” kata Lana.

Tak hanya BI Rate, Lana juga memperkirakan bahwa suku bunga acuan juga memiliki ruang untuk di pangkas kembali yaitu sebesar 25 basis point menjadi 5 persen bahkan jika skenario fiskal dan target ekenomi pemerintah tercapai makan bisa aja BI Seven Day Reverse Depo Rate diturunkan menuju 4,75 persen pada akhir tahun.

Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga memperkirakan hal yang sama yaitu penurunan BI Rate akan tetapi penurunan yang diprediksi yaitu sebesar 25 basis point dikarenakan BI yang cenderung tidak ingin mengambil resiko. Andry juga menghitung bahwa ruang pelonggaran akan terbuka lebar dikarena fundamental ekonomi sudah berjalan cukup baik sejauh ini walaupun pertumbuhan belum sesuai dengan target pemerintah.

Berbeda dengan ekonom yang memperkirakan akan terjadi penurunan, Ekonom dari Development Bank of Singapore atau DBS Gundy Cahyadi memperkirakan BI tidak akan menurunkan BI Rate pada bulan ini atau memilih tetap mempertahankannya. Menurut Gundy, BI akan fokus pada transmisi kebijakan moneter dikarenakan bank masih tergolong lambat dalam menyesuaikan suku bunga.

Gundy memperkirakan BI Rate akan dipertahankan karena Suku bunga Acuan yang baru