Impor China Menurun Turut Menekan Harga Tembaga

Tembaga terus mengalami trend penurunan selama sepekan terakhir. Penurunan ini disinyalir disebabkan oleh turunya impor China ditambah dengan penguatan USD. Diprediksi harga tersebut akan terus tergerus hingga akhir pekan ini.

Mengutip dari data Bloomberg, harga tembaga kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange telah tergerus hingga 0,41 persen di leverl 4.690 dollar AS per metrik ton dibanding hari sebelumnya. Hal paling mengkhawatirkan adalah selama sepekan terakhir tembaga telah mencatatkan penurunan hingga 1,74 persen.
Impor China Menurun Turut Menekan Harga Tembaga
Ibrahim, Direktur PT Garuda Berjangka mengatakan bahwa angin negatif tengah menghantam posisi tembaga. Hal pertama adalah pasokan besar yang tidak didukung oleh permintaan yang seimbang. Sebagai contohnya saja adalah laporan impor China yang mencatatkan penurunan dari 305.304 ton menjadi 251.235 ton. Angka tersebut merupakan angka terendah dalam 17 tahun terakhir. Sementara itu ekspor tembaga justru menunjukkan kenaikan hingga 76 persen dibanding jJuni 2016.

Penurunan impor ini disebabkan oleh banyaknya smelter atau pengolahan tembaga di China yang memilih untuk berhenti berproduksi ditengah kelesuan ekonomi yang tengah melanda China sehingga para produsen atau pemilik smelter yang menghentikan produksi untuk meningkatkan margin produksi.

Keadaan terbaru ini tentunya sangat mengecewakan pasar terutama negara yang dikenal sebagai eksportir tembaga. “Ketidakseimbangan ini merupakan masalah fundamental bagi pelaku pasar karena harga turun justru ketika saat pasokan sedang membanjiri pasar. Keadaan ini akan membuat tembaga sulit merangkak naik,” kata Ibrahim.

Saat ini London Metal Exchange menunjukkan lompatan stok tembaga sebesar 14 persen dalam 2 hari beruntun. Lompatan ini dapat dikatakan sebagai lompatan tertinggi untuk kategori harian selama 7 bulan terakhir. Akibat dari stok yang begitu banyak, tembaga semakin terkikis dalam.

“Faktor lain adalah USD yang mulai menunjukkan penguatan dikarenakan spekulasi kenaikan suku bunga akan sedang dibicarakan oleh The Fed,” lanjut Ibrahim. Dengan Harga jual yang berpatokan pada USD tentunya ini akan semakin memperburuk kondisi tembaga.

Adhi Karya Berpotensi Raih Kontrak Baru Rp 20 Triliun Dari LRT I

Emiten konstruksi BUMN, PT Adhi Karya Tbk atau disebut ADHI berpotensi untuk meraih kontrak baru dalam jumlah besar tahun ini. Perseroan plat merah tersebut memperkirakan nilai kontrak yang akan diperoleh Adhi Karya untuk proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit tahap I mencapai nilai Rp 20 triliun.

Ki Syahgolang, Sekretaris Perusahaan ADHI mengharapkan kontrak LRT tahap I dapat disahkan dalam waktu dekat. “Ini seiring dengan perubahan Peraturan Presiden terkait penyelenggaraaan LRT,” kata Syahgolang pada keterangan resmi di kantor Adhi Karya pada hari Selasa 16 Agustus 2016.
Adhi Karya Berpotensi Raih Kontrak Baru Rp 20 Triliun Dari LRT I
Perubahan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2015 pada 29 Juli 2016 telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2015 yaitu mengenai Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Perpres tersebut menjelaskan mengenai pembangunan LRT yang akan dikerjakan oleh ADHI yang meliputi beberapa hal termasuk penambahan lingkup pekerjaan Depo dan klasifikasi teknis rel menggunakan tipe standard gauge atau ukuran rel standard 1435 mm.

Selain penambahan lingkup pekerjaan, ADHI juga mendapatkan pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana LRT yang dapat dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani Kementerian Perhubungan berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan dari Kemenhub.

Adhi Karya akan mendapatkan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan prasarana dari pemerintah dalam hal ini dari Menteri Perhubungan. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dalam anggaran belanja Kementerian Perhubungan serta penugasan PT Kereta APi Indonesia senagao operator dari LRT.

Dengan adanya kontrak LRT ini, ADHI berpeluang untuk mencatatkan pertumbuhan nilai kontrak baru tahun ini. Pencapaian kontrak anyar ADHI hingga akhir Juli telah mencapai Rp 6,6 triliun.

Tiga Pilar Tertarik Untuk Terlibat Dalam Voucher Pangan

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengganti kebijakan beras miskin atau raskin dengan kebijakan program voucher pangan. Kebijakan ini dianggap perlu diambil setelah melihat banyaknya kasus raskin yang salah sasaran.

Untuk membahas program ini, Kantor Staf Kepresidenan mengundang beberapa pengusaha pangan untuk membahas masalah ini. Salah satu dari pihak swasta yang diundang adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA.
Tiga Pilar Tertarik Untuk Terlibat Dalam Voucher Pangan
Sjambiri Lioe, Direktur Keuangan Tiga Pilar mengatakan bahwa Istana meminta kepada Tiga Pilar untuk datang mendiskusikan program voucher pangan ini. “Intinya kami sebagai swasta selalu siat untuk mendukung upaya pemerintah selama itu untuk kesejahteraan masyarakatnya dan tentunya tidak merugikan perusahaan,” kata Sjambiri.

Sjambiri mengatakan bahwa dengan program ini, masyarakat akan mendapatkan kemudahan untuk berbelanja selain itu pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengawasan. Secara sistem, masyarakat miskin akan mendapatkan voucher belanja yang memungkinkan mereka untu bebelanja di toko yang berlaber e-voucher. Di toko tersebut masyarakat yang memegang voucher tersebut bisa memilih berbagaik pilihan sembako yang telah di label sebagai bagian dari pangan murah pemerintah. ” Untuk awalnya pemerintah berencana untuk melakukan uji coba di 44 kota dengan beras dipilih sebagai opsi awal dari uji coba ini,” lanjut Sjambiri.

Menurut Sjambiri, bahan pangan lain seperti gula, minyak dan telur juga direncanakan akan masuk kedalam program ini akan tetapi masih menjadi misteri kapan uji coba program tersebut akan dilakukan. Sjambiri juga enggan menjelaskan apa peran Tiga Pilar dalam kebijakan pemerintah ini.

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini, Tiga Pilar menargetkan target produksi beras mencapai angka yang sama seperti tahun lalu. Perusahaan juga telah menunda ekspansi bisnis beras dikarenakan korporasi tengah fokus untuk menaikan kontribusi beras dalam kemasan atau branded pack rice.

Indosat Bukukan Laba Rp 428 Miliar Hingga Juni 2016

PT Indonsat Tbk atau ISAT untuk periode semester satu 2016 membukukan kinerja yang positif dengan mencatatkan profit atau laba sebesar Rp 428,07 miliar. Kinerja tersebut tergolong kinclong mengignat untuk periode yang sama ISAT mencatatkan kerugian hingga mencapai Rp 734 miliar.
Indosat Bukukan Laba Rp 428 Miliar Hingga Juni 2016
Pencapaian laba itu seiring dengan meningkatnya pendapatan bersih ISAT sebesar 10,5 persen yaitu dari Rp 12,620 triliun menjadi Rp 13,942 triliun untuk semester I tahun ini. Kontributor pendapatan ISAT terbesar adalah berasal dari bisnis seluler yang mencapai Rp 11,591 triliun naik dari Rp 10,223 triliun pada periode yang sama. Kenaikan tersebut dihitung secara rata meningkat 13,4 persen.

Bisnis multimedia, komunikasi data dan internet naik 3,4 persen menjadi Rp 1,897 triliun dari Rp 1,835 triliun. Untuk pendapatan dari bisnis telekomunikasi tetap, Indosat mencatat hasil kurang memuaskan karena mengalami penurunan sebesar 19 persen dari Rp 561 miliar menjadi Rp 454 miliar untuk periode yang sama.

Presdir Indosat Alexander Rusli mengatakan bahwa investasi yang ditanamkan di bidang layanan data dan jaringan memberikan tren positif untuk kinerja perusahaan. Pelanggan dianggap semakin melirik penawaran-penawaran digital yang Indosat berikan.

“Kami akan tetap menyediakan penawaran terbaik seiring dengan peningkatan kualitas layanan perusahaan penyediaan layanan di dunia digital,” kata Rusli hari Selasa 9 Agustus 2016.

Pelanggan Indosat juga seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pada semester I ini tercatat peningkatan pelanggan menjadi 12 juta. Total hutang Indosat sendiri juga turun menjadi 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Indosat mencatat selisih kurs sebesar Rp 349,52 miliar dalam bentuk laba. Pada tahun 2015 untuk periode yang sama, ISAT mencatat rugi kurs yang mencapai Rp 905,28 miliar.

Harga Emas Naik Hingga 0,9 Persen Selama Pekan Ini

Kilau emas sepertinya akan semakin menarik karena terus menunjukan kenaikan yang memasuki minggu kedua. Investor kini disibukkan dengan menanti laporan pekerjaan negeri Paman Sam menyusul paket stimulus dari BoE atau Bank of England termasuk pemotongan suku bunga untuk pertama kali dalam tujuh tahun terakhir.
Laju Emas Berhenti Dan Kini Berbalik Turun
Untuk pengiriman segera, emas mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen menjadi 1.363,67 US dollar per troy ounce pada pukul 02.48 siang waktu Singapura. Menurut Bloomberg, sepanjang pekan ini emas telah mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen.

Data Payrolls akan terus dicermati sebagai petunjuk waktu untuk suku bunga berikutnya oleh Federal Open Market Committee. Pada laporan 29 Juli menunjukkan produk domestik pada kuartal kedua mengalami kenaikan akan tetapi masih berada dibawah ekspetasi pasar oleh karena itu sekarang fokus sedang tertuju pada kekuatan pasar tenaga kerja AS yang megindikasikan jumlah pengangguran Negeri Paman Sam.

Pertumbuhan ekonomi yang lemah akan membuat The Fed tetap mempertahankan suku bunga hingga tahun 2016 walaupun pada bulan lalu kencang dihembuskan kabar akan ada kenaikan suku bunga. Peluang kenaikan terbesar diprediksi akan terjadi pada 2017 menurut BMI Research. Kenaikan suku bunga tersebut akan menaikan prospek tahun 2017 sebesar 50 US dollar hingga 1.400 US dollar.

Medium Term Note Terbitan BUMN Ditarget Investor

Penerbitan surat utang menengah atau Medium Term Note pada semeter II diprediksi akan lebih ramai daripada semester I. Pendorong dari spekulasi tersebut adalah sejumlah proyek yang tengah digarap oleh emiten yang telah mulai dikerjakan disertai dengan masuknya dana dari program tax amnesty.
Medium Term Note Terbitan BUMN Ditarget Investor
Yang terbaru adalah penerbitan MTN senilai Rp 560 miliar telah meramaikan pasar modal. Salah satunya, PT Maybank Indonesia Finance menerbitkan MTV IV dengan nilai Rp 250 miliar dengan return 8,75 persen per tahun. Surat utang ini bertenor tiga tahun atau jatuh tempo 4 Agustus 2019.

Selain PT Maybank Indonesia Finance, PT Indosurya Inti Finance dan PT Perum Perumnas juga menerbitkan MTN. PT Indosurya Inti FInance menerbitkan MTN senilai Rp 30 miliar. Surat utang tersebut bertenor 2 tahun dengan return 12,95 persen.

PT Perum Perumnas sendiri menerbitkan MTN II senilai Rp 230 miliar dengan tenor selama lima tahun atau jatuh tempo hingga 4 Agustus 2021 dengan bunga 11 persen per tahun.

Hand of Fixed Income Indomitra Securities, Maximilianus Nico Demus memperkirakan investor akan lebih melirik MTN dari Perum Perumnas dikarenakan Perum Perumnas memiliki lini bisnis yang menarik selain itu Perum Perumnas merupakan BUMN ditambah dengan nilai return yang tinggi.

Perum Perumnas merupakan perusahaan properti yang sedang mengerjakan beberapa proyek dengan target pembangungan sebesar 20 ribu hunian yang didalamnya terdapat rumah susun dan rumah tapak sehingga membutuhkan pendanaan untuk ekspansi. Kondisi berbeda justru dialami oleh BII FInance dan Indosurya Inti Finance yang bergerak di industri keuangan yang saat ini tengah diterpa lesunya permintaan kredi dan Non-Performing Loan yang tinggi.

Nico juga mengatakan bahwa keadaan tetaplah sama yaitu MTN tidaklah menjadi instrument utama karena mayortias dana yang terkumpul dari Medium Term Note ini digunakan untuk pembayaran utang yang jatuh tempo atau refinancing.

Menteri Arcandra Mulai Pelajari Percepatan Blok Natuna

Menteri ESDM yang baru ditunjuk, Arcandra Tahar mulai melakukan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh mantan Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said yaitu memulai kajian percepatan blok Natuna. Percepatan ini merupakan salah satu program utama pemerintah di daerah yang kerap terjadi pelanggaran perbatasan.

“Natuan kami sedang lakukan rapat karena berhubung saya baru 3 hari menjabat. Minggu ini akan kami lakukan review,” kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM Senin 2 Agustus.
Menteri Arcandra Mulai Pelajari Percepatan Blok Natuna
Salah satu yang akan dikaji oleh Menteri ESDM adalah masalah klasik dalam tata kelola migas yaitu teknologi migas. Seperti yang diketahui, salah satu proyek prioritas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di kawasan Natuna adalah East Natuna yang belum dibsai berproduksi karena belum tersedianya teknologi yang dapat dikatakan ekonomis untuk digunakan pada blok yang memiliki kandungan Co2 hingga 72 persen.

“Untuk sementara masih berhubungan dengan teknologi akan tetapi akan terus dikaji seperti apa teknologi yang akan digunakan pada kajian awal. Jika karena masalah teknologi maka tentunya tugas Kementerian ESDM untuk mencarikan solusi akan tetapi apabila yang menghambat itu karena isu lain yang menyebabkannya belum berjalan maka harus ditelusuri motif tersebut,” kata Arcandra.

Arcandra mengakui bahwa Natuna merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak cadangan sumber daya alam seperti gas bumi dan minyak bumi sehingga memiliki tantangan yang cukup besar. “Potensi yang besar tersebut tetaplah menyisakan tantangan yang tersendiri dari segi teknologi, segi market yang tersedia hingga segi kontrak,” kata Arcandra.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja salah satu program yang tengah dikaji sebagai terobosan untuk percepatan di kawasan Natuna adalah menawarkan fiscal term untuk para operator migas yang mendapatkan kontrak kerja di sektor East Natuna. Pemberian insentif ini dimaksudkan agar proyek migas dapat dikerjakan dan digarap dengan nilai yang lebih ekonomis.

Selain itu, Kementerian ESDM tengah merencanakan untuk memberikan tambahan waktu atau memperpanjang waktu deadline untuk eksplorasi pada wilayah kerja eksplorasi yang tengah melakukan pemboran. Saat ini Natuna telah memiliki tujuh blok eksplorasi dan enam blok eksploitasi akan tetapi baru empat blok yang sudah mulai beproduksi.

Tax Amnesty Dapat Membawa Rupiah Kebawah 10.000 per US Dollar

Rupiah diprediksi akan menguat hingga mencapai level 10 ribu per US dollar, jauh dari level saat ini sekitar 13 ribu. Prediksi tersebut dihasilkan jika program tax amnesty berhasil untuk me-repatriasi dana yang ditargetkan mencapai Rp. 1 quadrillion atau sekitar US$76.5 milliar aset miliki WNI yang berada di offshore atau wilayah dengan kemudahan pajak.
Dihari Ke-5, Uang Tebusan Pengampunan Pajak Mencapai 6 Miliar
Jika mencapai target tersebut, pemerintah akan memiliki data yang mencapai 2/3 dana cadangan yang dimiliki oleh Bank Indoneisa. Dana tersebut tentunya akan menjadi dana segar yang masuk ke Indonesia karena dana yang di repatriasi ini akan diganti dari US Dollar menjadi Rupiah.

“Jika ratusan milliar dollar ini benar-benar di repatriasi dan diganti menjadi rupiah berdasarkan pada nilai perhitungan awal, rupiah akan secara signifikan menarik rupiah ke level dibawah 10 ribu,” kata Reza Priyambada, Kepala Analysis dari NG Korindo Security.

Ekonom Mandiri Sekuritas, Leo Putera Rinaldy mengkhawatirkan bahwa kenaikan nilai rupiah yang terlalu signifikan karena masuknya dana besar akibat repatriasi aset akan merusak perekonomian nasional. “Indonesia membutuhkan nilai mata uang yang stabil. Bank Indonesia sebelumnya telah menyatakan bahwa tax amnesty akan berefek pada menguatnya rupiah akan tetapi bank sentral tentunya akan melakukan intervensi untuk mencegah pergerakan yang terlalu liar dari nilai mata uang,” kata Leo.

Baik Reza dan Leo lebih memperhatikan instrumen yang akan digunakan untuk menampung dana multi milliar dollar tersebut karena hampir dipastikan bawah dana tersebut akan membawa likuiditas yang tidak bisa diserap semua oleh pasar uang. “Pemerintah dan OJK harusharus dengan segera menyiapkan instrumen untuk menyerap aset tersebut selain itu harus memastikan dana tersebut juga bisa membanjiri sektro ril secara efektif.

Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dikabarkan akan memberikan kepastian hukum kepada Freeport Indonesia. Sebelumnya pihak Freeport Indonesia menanyakan kepastian mengenai perpanjangan kontrak kepada Menteri ESDM yang baru Arcandra Tahar.

Sebelumnya Freeport sudah mendapatkan surat Kementerian ESDM nomor 7522/13/MEM/2015 yang dikeluarkan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang berisi komitmen Pemerintah Indonesia terkait berlangsungnya investasi Freeport di Indonesia.
Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport
Menteri ESDM Arcandra menyatakan bahwa dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin kepastian hukum bagi Freeport. “Kami akan berusaha sekuat tenaga,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat 29 Juli.

Akan tetapi Arcandra belum bisa menjelaskan lebih detail kepastian hukum seperti apa yang akan diberikan kepada Freeport. “Kami akan memastikan investor yang ingin dan sedang menanam dana di Indonesia itu dapat berbisnis sesuai dengan perundangan dan peraturan berlaku,” kata Arcandra.

Sebagai Catatan PT Freeport Indonesia tengah berusaha meminta kepastian perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2012. Akan tetapi usaha Freeport tersebut terkendala pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba yang hanya mengizinkan perpanjangan kontrak dapat dibicarakan jika kontrak hanya tersisa 2 tahun.

Pemerintah berencana mengubah PP tersebut agar bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport Indonesia sebelum 2019. Freeport sendiri telah menyampaikan komitment investasi sekitar 15 miliar dollar Aemrika untuk mengembangkan tambang bawah tanah di area tambang Grasberg.

Kepastian hukum yang disebutkan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba, Freeport harus membangun pabrik pemurnian tembaga atau Smelter. Hingga kini perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut belum memenuhi janji pembangunan smelter senilai 2.3 miliar dollar AS dengan alasan terganjal pembebasan lahan sehingga membuat DPR berencana untuk reveisi UU Minerba tersebut.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa Freeport tetap diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku seperti mengacu pada PP 77/2014 untuk pengajuan perpanjangan kontrak dengan syarat kontrak yang tersisa tinggal 2 tahun.

“Kalau sekarang mengajukan maka harus ada revisi aturan yang ada terlebih dahulu yaitu PP 77/2014 dan UU Minerba,” kata Bambang. Saat ini pemerintah masih berharap revisi UU No 4/1999 yang merupakan inisiatif DPR akan segera dibahas dan disahkan. Disisi pemerintah sendiri, juga tengah menyiapkan rencana revisi PP 77/2014 dalam paket kebijakan jilid I.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan bahwa Freeport tengah fokus untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. “Prioritas kami tetap mendapatkan kepastian hukum dan fiskal dalam perpanjangan kontrak,” kata Riza.

Hutama Karya Kebut Pengerjaan Tol Trans Sumatera

Setahun pasca dimulainya proyek jalan tol Trans Sumatera oleh Presiden Joko Widodo, proyek yang merupakan salah satu proyek infrastruktur unggulan Pemerintahan Joko Widodo terus berjalan. Hasil proyek ini sudah mulai terlihat dari beberapa ruas tol yang sudah selesai digarap begitu pula dengan pintu tol.

PT Hutama Karya menargetkan ruas Lampung-Palembang akan siap pada Juni 2018. “Agustus 2018 ditargetkan beroperasi sesuai dengan persiapan Asian Games 2018 di Palembang,” terang Rizal Sucipto, General Manager proyek jalan tol Hutama Karya, Jumat 29 Juli 2016.
Hutama Karya Kebut Pengerjaan Tol Trans Sumatera
Terdapat delapan ruas jalan tol di proyek Trans Sumatera yang akan menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Sumatera. Pemerintahan membagi proyek Trans Sumatera ini menjadi 4 paket pengerjaan. Khusus paket kedua, PT Waskita Karya mendapat hak pengerjaan proyok ini.

Rizal menjelaskan bahwa sebagai kontraktor terpilih, Waskita diharapkan untuk mempercepat pengerjaan paket II di jalur Bakauheni-Terbanggi Besar. Dari target awal pemerintah, ruas Sidomulyo-Kotabaru sudah menyelesaikan ruas Lematang-Kotabaru. “Jadi tinggal menyelesaikan Lematang-Sidomulyo,” terang Rizal. Secara total ruas tol Sidomulyo-Kotabaru memiliki jarak sekitar 41 kilometer dengan dibagi 2 tahap pengerjaan.

Pengerjaan seksi pertama sudah lima kilometer hingga desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Ruas Lematang-Kotabaru akan beroperasi dalam 1 bulan kedepan yaitu September 2016, untuk jalur ruas Lematang-Sidomulyo yang akan beroperasi pada Juni 2018.

Walaupun proyek ini tengah dikerjakan, tetaplah terdapat masalah yang membelit yaitu masalah klasik dalam pembebasan lahan. Ada kekhawartiran jika masalah ini belum selesai akan membuat biaya pembebasan lahan akan semakin membengkak.

Hutama Karya sendiri sudah menganggarkan dana 1,8 triliun rupiah untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini akan ditanggung oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Sigit Roestanto, hingga kini pihaknya telah mendapatkan suntikan dana dari Sarana Multi Infrastruktur sebesar 1,16 triliun akan tetapi dana tersebut masih belum digunakan karena Hutama Karya memilki dana yang sudah dialokasikan. “Sampai saat ini kami masih menggunakan dana sendiri,” sebut Sigit Roestanto.

Hutama Karya berencana untuk menggunakan dana tersebut sebagai dana cadangan. Dana dari SMI tersebut setara dengan 30 persen dari total dana yang dibutuhkan proyek tersebut. Selain Trans Sumatera, Hutama Karya juga mengerjakan proyek infrastruktur lain yang dimiliki oleh pemerintah seperti pembangunan bandara miliki Angkasa Pura I, jalan Buswa Tendean-Ciledug dan Jembatan Pulau Balang.