Dihari Ke-5, Uang Tebusan Pengampunan Pajak Mencapai 6 Miliar

Di hari ke-5 pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amnesty, uang tebusan yang dibayarkan oleh para peserta tax amnesty ini tercata lebih dari 6 miliar rupiah per Juma 22 Juli 2016. Angka ini meningkat 300 persen atau 3 kali lipat jika dibandingkan dengan 1 hari sebelumnya atau hari ke-4 yang hanya mencapai 2 miliar rupiah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa uang tebusan yang berjumlah lebih dari 6 miliar ini merupakan uang tebusan dengan pembayaran tarif 2 persen dari deklarasi SPT untuk 3 bulan pertama.

Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu 118/2016, tarif sebesar 2 persen yang merupakan tebusan untuk termin pertama yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran usaha atau perputaran uang sampai 4,8 miliar. Selain itu yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 miliar rupiah dalam surat pernyataan harta juga dikenakan tarif yang sama yaitu sebesar 2 persen.

“Kemarin uang tebusan deklarasi yang sudah diterima oleh kas negera adalah 2 miliar atau 2 persen dari harta yang dilaporkan senilai 100 miliar rupiah. Untuk hari ke-5 ini angka tersebut melompat hingga mencapai 6 miliar rupiah atau 3 kali lipat dari jumlah di hari ke-4,” kata Mardiasmo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 22 Juli 2016.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program utama pemerintahan Joko Widodo untuk menarik kembali uang-uang atau dana milik WNI yang selama ini terparkir di luar negeri untuk menghindari kejaran pajak. Prateknya pemerintah akan memberikan pengampunan bagi WNI yang bersedia membawa pulang dana mereka dari luar negeri dengan hanya mengenakan pembayaran tebusan tanpa perlu khawartir akan dituntut secara pidana ataupun perdata.

Pemerintah menargetkan penerimaan dari salah satu kebijakan yang dianggap kontrovesial karena terlihat mengakomodasi orang kaya ini akan menghasilkan 165 triliun dalam bentuk uang tebusan yang akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur selain itu dana milik WNI tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas bank dan pasar modal nasional sehingga memperkuat fundamental ekonomi nasional.