Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dikabarkan akan memberikan kepastian hukum kepada Freeport Indonesia. Sebelumnya pihak Freeport Indonesia menanyakan kepastian mengenai perpanjangan kontrak kepada Menteri ESDM yang baru Arcandra Tahar.

Sebelumnya Freeport sudah mendapatkan surat Kementerian ESDM nomor 7522/13/MEM/2015 yang dikeluarkan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang berisi komitmen Pemerintah Indonesia terkait berlangsungnya investasi Freeport di Indonesia.
Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport
Menteri ESDM Arcandra menyatakan bahwa dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin kepastian hukum bagi Freeport. “Kami akan berusaha sekuat tenaga,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat 29 Juli.

Akan tetapi Arcandra belum bisa menjelaskan lebih detail kepastian hukum seperti apa yang akan diberikan kepada Freeport. “Kami akan memastikan investor yang ingin dan sedang menanam dana di Indonesia itu dapat berbisnis sesuai dengan perundangan dan peraturan berlaku,” kata Arcandra.

Sebagai Catatan PT Freeport Indonesia tengah berusaha meminta kepastian perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2012. Akan tetapi usaha Freeport tersebut terkendala pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba yang hanya mengizinkan perpanjangan kontrak dapat dibicarakan jika kontrak hanya tersisa 2 tahun.

Pemerintah berencana mengubah PP tersebut agar bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport Indonesia sebelum 2019. Freeport sendiri telah menyampaikan komitment investasi sekitar 15 miliar dollar Aemrika untuk mengembangkan tambang bawah tanah di area tambang Grasberg.

Kepastian hukum yang disebutkan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba, Freeport harus membangun pabrik pemurnian tembaga atau Smelter. Hingga kini perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut belum memenuhi janji pembangunan smelter senilai 2.3 miliar dollar AS dengan alasan terganjal pembebasan lahan sehingga membuat DPR berencana untuk reveisi UU Minerba tersebut.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa Freeport tetap diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku seperti mengacu pada PP 77/2014 untuk pengajuan perpanjangan kontrak dengan syarat kontrak yang tersisa tinggal 2 tahun.

“Kalau sekarang mengajukan maka harus ada revisi aturan yang ada terlebih dahulu yaitu PP 77/2014 dan UU Minerba,” kata Bambang. Saat ini pemerintah masih berharap revisi UU No 4/1999 yang merupakan inisiatif DPR akan segera dibahas dan disahkan. Disisi pemerintah sendiri, juga tengah menyiapkan rencana revisi PP 77/2014 dalam paket kebijakan jilid I.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan bahwa Freeport tengah fokus untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. “Prioritas kami tetap mendapatkan kepastian hukum dan fiskal dalam perpanjangan kontrak,” kata Riza.