OJK Meregulasi Aturan Reksadana

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan peraturan baru mengenai reksadana. Peraturan yang bernomor 23/POJK.04/2016 tersebut mengatur pasar reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Regulasi ini merupakan penggabungan antara beleid atau sebelumnya dengan beberapa revisi yang dilakukan oleh OJK.
OJK Meregulasi Aturan Reksadana
Dalam aturan ini OJK menyempurnakan beberapa ketentuan seperti menambah jenis efek yang dapat menjadi aset pasar portofolio investasi. Kini manajer investasi bisa memutar atau switch aset dasar pada efek utang pendapatan tetap baik itu yang bersifat syariah atau konvensional seperti MTN atau surat utang jangka menengah, Dana Investasi Real Estate atau DIRE dan efek beragun aset atau EBA tidak melakukan penawaran umum.

Investasi efek ini tidaklah boleh melebihi 15 persen nilai aktiva bersih atau NAB. OJK juga memberi izin untuk memutar aset dasar pada efek derivatif dengan batasan nilai eksposur global melebih angka 20 persen NAB. “Perubahan itu bukannya hanya penyempurnaan peraturan yang ada akan tetapi juga pemberian izin untuk investor supaya dapat berinvestasi pada efek lain yang sudah ditetapkan OJK,” kata Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida.

Otoritas juga menurunkan minimum dana kelola reksadana menjadi 10 miliar dari sebelumnya 25 miliar. Kelonggaran juga diberikan pada waktu pemenuhan dana minimum kelolaan yang menjadi 90 hari operasional bursa efek. Untuk jangka waktu reksadana terproteksi, reksadana indeks dan reksadana dengan penjaminan diperpanjang menjad 120 hari. Tambahan juga diberikan pada proses transaksi reksadana yaitu berupa konfirmasi pembelian atau subscription, penjualan atau redemption dan pengalihan unit atau switching serta laporan bulanan yang diterima investor bisa disampaikan secara elektronik baik melalui e-mail ataupun pesan singkat.

Direktur Investasi PT Sucorinvest Asset Management, jemmy Paul Wawoiintana menyatakan bahwa peraturan OJK terbaru ini bagaikan angin segar bagi pelaku industri Reksadana. Penurunan minimum dana kelolaan menjadi 25 miliar membuat para manager reksadana akan lebih mudah membuat produk yang menguntungkan bagi investor. Selain kelonggaran dana kelolaan minimum, tambahan jenis efek juga memberi manager investasi kemudahan untuk melakukan aktivitas investasi terutama mereka yang merngharapkan eksposur ke luar negeri,” kata Jemmy.

Diharapkan dengan peraturan baru ini, biaya operasional dari manajer investasi bisa menurun dengan didorongnya konfirmasi transaksi melalui media elektronik. Selain peraturan nomor 23 ini, OJK juga sedang mengodok aturan kontrak pengelolaan dana atau KPD dan reksadan penyertaan terbatas. Hal ini diakui oleh Nurhaida adalah bentuk realisasi pemerintah dalam menyediakan sarana investasi yang aman bagi para wajib pajak yang melakukan repatriasi karena tax amnesty. “Kami harapkan dengan regulasi baru ini, reksadana bisa menjadi salah satu instrumen bagi wajib pajak menempatkan dana repatriasi,” ujar Nurhaida.