Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi

Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara atau SP PLN Mengecam pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said pada acara Coffee Morning Sosialisasi RUPLT di Kementerian ESDM yang diselenggarakan pada Jumat 22 Juli 2016. Menurut SP PLN, Menteri ESDM telah memaksakan kebijakan swastinisasi kepada PLN. Kebijakan ini disinyalir sebagai upaya untuk swastinisasi pembangkit listrik dan kelistrikan nasional.
Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi
Seperti diketahui, pada acara tersebut Menteri ESDM menegur keras PLN dikarenakan sikap PLN yang berupaya untuk mengadu kebijakan Kementerian ESDM didepan publik. Sudirman meminta PLN untuk konsentrasi dalam pembangunan transmisi dan menyerahkan pembangunan pembangkit listrik dalam proyek kelistrikan nasional 35 ribu MW kepada perusahaan swasta apabila PLN tidak sanggup memenuhi target pemerintah tersebut.

Dikarenakan hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda mengatakan bahwa SP PLN merupakan bagian tidak terpisahkan dari PLN merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi setiap kebijakan yang salah dalam penanganan kelistrikan nasional. “Apabila terjadi salah langkah dan salah pengambilan kebijakan dalam penentuan arah kelistrikan. Jika terjadi kesalahan pengambilan kebijakan maka dampak kerugian bukan hanya dirasakan oleh PLN akan tetapi oleh bangsa dan negara,” kata Jumadis.

Jumadis melanjutkan bahwa pengelolaan kelistrikan akan berjalan dengan baik apabila pemangku jabatan bertindak sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa kelistrikan termasuk cabang-cabang produksi penting untuk negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara yaitu melalui BUMN yang didalamnya terdapat PLN. Akan tetapi sangat disayangkan oleh Jumadis bahwa hak penguasaan negara tersebut bermasuk dikerdilkan oleh bagian dari negara itu sendiri yaitu Kementerian ESDM.

Jumadis juga menyebut bahwa Menteri ESDM, Sudirman Said merupakan orang yang harusnya bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga sistem kelistrikan nasional akan tetapi malahan bertindak sebaliknya dengan memperkecil peran negara. Peran yang dimaksud oleh Jumadis adalah memarginalkan peran PLN dalam pembangungan kelistrikan nasional terutama di sektor yang menawarkan profit yang lebih baik.

SP PLN juga menyebut beberapa upaya swastanisasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM terlihat dari upaya beliau memecah kelistrikan di enam propinsi di Indonesia Timur. Program pembangungan listrik 35 ribu MW yang melebihi kapasitas penggunaan nasional juga disinyalir akan lebih dialihkan kepada pihak swasta. “Belum lagi intervensi perubahan RUPTL terutama bagian PLN dalam pembangkit listrik yang tengah diupayakan untuk diperkecil.

Karena alasan itulah, kata Jumadis, seluruh anggota SP PLN yang bergelut dengan kelistrikan sehari-hari sangat paham bahwa apa yang dilakukan Menteri ESDM akan mematikan penguasaan nasional pada kelistrikan oleh karena itu SP PLN mengecam semua upaya dan pernyataan Menteri ESDM.