Untuk Kuartal III, Produksi INCO Stagnan

Produksi INCO atau PT Vale Indonesia TBK untuk kuartal III ini tergolong stagnan jika dibandingkan dengan perode yang sama tahun lalu. Perusahaan yang bergerak di bidang tambang nikel ini mencatatkan produksi mencapai 58 ribu metric ton dalam matte dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 58,8 ribu ton metric ton dalam matte.

Presiden Direktur INCO Nico Kanter mengatakan bahwa volume produksi INCO untuk kuartal III telah mencapai 21.744 metric ton yaitu naik 12 persen dari kuartal II yang hanya mencapai 19.362 metric ton.
Untuk Kuartal III, Produksi INCO Stagnan
“Jika dibandingkan yoy, produksi kuartal III lebih rendah 2 persen untuk periode yang sama tahun lalu yang mencapai 22.147 metric ton,” kata Nico Kanter. Untuk karena itu, Nico mengatakan bahwa dirinya optimis dapat mengejar target produksi tahun ini yang mencapai 80 ribu metric ton hingga akhir tahun ini.

Senior Manager PT Vale Indonesia Bayu Aji mengatakan bawha perusahaannya masih belum mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi untuk sisa tahun ini. Hal ini dikarenakan perencanaan produksi yang sudah ditentukan pada awal tahun masih sesuai dengan rencana perusahaan. “Vale tidak akan meningkatkan produksi karena secara progres perusahaan masih sesuai dengan rencana awal yang sudah ditetapkan pada awal tahun,” kata Bayu.

Walaupun peningkatan harga nikel akan mendorong kinerja keuangan perusahaan hingga akhir tahun. Tapi Bayu masih belum ingin membeberkan dampak dari stagnan-nya produksi Vale Indonesia pada kuartal ketiga.

“Ini juga merupakan terdampak dari kebijakan pemerintah yang konsistensi dan kami mengharapkan bahwa konsistensi ini tetap berlanjut,” kata Bayu.

Sebelumnya pemerintah membatalkan rencana untuk melonggarkan ekspor nikel mentah, padahal beberapa komoditas mineral tidak lolos dan diizinkan ekspor mentah pada awal tahun 2017 yang akan datang. Selain itu, untuk menjaga kinerja keuangannya hingga akhir tahun, INCO tetap akan menjalankan program efisiensi yang telah dilakukan hingga akhir tahun. Beberapa efisiensi yang akan dilakukan adalah penurunan biaya pembantu produksi dan karyawan diharapakan akan mencapai 15 dan 17 persen.

Right Issue GREN Akan Naik Jadi 40 Triliun

PT Evergreen Invesco Tbk atau GREN berniat menambah nilai penambahan modal lewat hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Perusahaan tersebut akan menerbitkan maksimal 200 miliar saham baru dalam right issue ini.

Dengan penerbitan 200 miliar saham baru ini, Direktur Utama GREN Handy Suryanto mengatakan bahwa GREN akan memperoleh dana segar sbobet casino hingga Rp 40 triliun. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Handy ketika diinterview oleh Bursa Efek Indonesia dalam interview keterbukaan informasi.
Right Issue GREN Akan Naik Jadi 40 Triliun
Sebelumnya, GREN hanya berniat untuk menerbitkan 150 miliar saham baru yang ditargetkan untuk memperoleh dana segar mencapai Rp 30 triliun. Hal ini juga terkonfirmasi oleh Sekretaris Perusahaan GREN Wiwi Novianti.

“Benar, sekitar mencapai 40 triliun,” kata Wiwi.

Dari dana right issue ini, GREN berencana untuk melakukan pelunasan hutang dan pengembangan kegiatan operasional yang tengah berjalan. Untuk menggelar right issue, GREN telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 17 Oktober 2016.

Bila para pemegang saham publik tidak mengeksekusi right issue ini makan bagian dari para pemegang saham akun sboobet ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi 97,53 persen dari 40,53 persen menjadi 1 persen.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi mengetai aksi korporasi ini. “Saya belum dapat info apapun. Saya minta waktu untuk update dari tim dulu,” kata Samsul.

Pada Juni 2016, GREN memiliki hutang mencapai Rp 20 miliar dengan total aset mencapai Rp 486,65 miliar. Modal disetor dan ditempatkan oleh GREN mencapai Rp 469,41 miliar. Saat ini pemegang saham GREN terdirid ari Natural Crystal Holding Inc dengan kepemilikan mayoritas mencapari 53,26 persen, First Venture Limited dengan porsi 6,22 persen sedangkan sisanya sebesar 40,52 persen dimiliki oleh publik.

Sebelumnya, GREN disebut akan mengganti bisnis utama mereka dari bisnis distribusi benang sintetsi menjadi bisnis pergudangan. Sekretaris GREN mengatakan bahwa pergantian bisnis Teman Judi ini diambil karena manajemen melihat prospek bisnis pergudangan yang lebih baik dari pada bisnis utama GREN saat ini.

Untuk menjalankan bisnis baru ini, GREN telah menunjuk PT Tristate Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari GREN untuk mengelola bisnis gudang ini.

ELSA Dapat Klien Untuk Jasa Kapal Seismik

PT Elnusa Tbk telah membeli 1 kapal seismik yang berukuran jumbo. Saat ini perusahaan tersebut mengkalim telah mendapatkan klien potensial yang akan memakai kapal tersebut untuk pencarian minyak dan gas di lepas pantai.

Sebagai catatan, ELSA sebelumnya telah pernah melakukan joint venture atau perusahaan patungan yang bernama PT Elnusa CGGVeritas Seismic untuk berbisnis kapal seimik akan tetapi pada tahun 2013, Elsa menjual 51 persen saham yang dimilikinya diperusahaan tersebut.
ELSA Dapat Klien Untuk Jasa Kapal Seismik
Fajriyah Ysman, Sektretaris Perusahaan ELSA mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pengoperasian kapal seismik yang juga dilengkapi kemampuan untuk melakukan survei geofisika dan geologi, survei lingkungan perikanan.

Pengoperasian kapal tersebut akan menggunakan 10 streamer yang ditarik pada buritan kapal seismik. Kapal ini diharapkan dapat beroperasi pada akhir kuartal IV tahun ini. Dengan beroperasinya kapal ini diharapkan pendapatan Elnusa dapat meningkat sekitar 40 persen.

“Kapal seismik sedang berada di Batam untuk dipersiapkan sebelum dioperasikan secara penuh. Hal ini juga sekaligus sedang menunggu kontrak yang tengah dilakukan negosiasi. Berhubung juga kapal ini dari luar negeri, kami sedang dalam proses mengubah bendera menjadi Indonesia dan kami targetkan akan sea trial pada minggu depan,” lanjut Fajriyah.

Dengan kondisi yang masih dalam persiapan sekaligus menunggu kontrak yang sedang dilakukan negosiasi, Fahjriyah mengatakan bahwa kondisi kapal harus prima sebelum melakukan pekerjaan yang diharapkan akan diperoleh paling lambat akhir tahun ini.

Kapal seismic tersebut diklaim dapat melihat kedalaman hingga 10 km dan merupakan kapal terbesar dan termodern yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, ELSA masih melayani bisnis perawatan operasional yang dimana melayani tender-tender besar.

Sri Purwanto yamg merupakan Head of Corporate Communications Elnusa menambahkan bawah penambahan kapal seismik akan masuk kedalam sektor jasa migas semakin lengkap karena sebelumnya perusahaan tersebut telah memiliki delapan kapal jenis barge dengan berbagai tipe.

Sri sendiri optimis dengan potensi dari segmen yang tengah digarap oleh Elnusa ini. Akan tetapi dirinya tidak memberitahu informasi mengenai klien yang akan menggunakan kapal seismik ini dan investasi yang dibutuhkan untuk membeli kapal ini.

BNBR Kembali Lakukan Restrukturisasi Utang Hingga Rp 5 Triliun

PT Bakrie & Brothers Tbk atau BNBR akan kembali merestrukturisasi utang yang mereka miliki. BNBR berharap dengan aksi koperasi ini dapat memangkas beban utang yang dimiliki sekitar 4 triliun hingga 5 triliun.

Dirut BNBR Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa proses ini ditargetkan akan selesai dalam waktu kurang lebih satu hingga dua tahun ke depan. Restrukturisasi ini diklaim oleh Bobby akan membuat modal BNBR kembali kearah positif.

Dirinya menjelaskan, BNBR membutuhkan ruang yang lebih besar untuk dapat melakukan ekspansi bisnis terutama di bidang infrastruktur. “Kami sedang melakukan negosiasi dengan kreditur. Target restrukturisasi harus selesai pada tahun depan untuk hasil maksimal,” kata Bobby.
BNBR Kembali Lakukan Restrukturisasi Utang Hingga Rp 5 Triliun
Restrukturisasi akan dilakukan dalam beberapa opsi. Sebagai contohnya, menukar utang dengan saham atau memperpanjang termin utang yang akan jatuh tempo. “Beban utang saat ini dikategorikan cukup besar dan restrukrisasi ini dilakukan dengan kesepakatan dengan masing-masing kredikur dari BNBR yang akan jatuh tempo,” lanjut Bobby.

Saat ini BNBR tengah melakukan restrukturisasi yang menggunakan cara dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi atau OWK. Nilai OWK yang diterbitkan oleh BNBR memiliki nilai RP 990,6 miliar. OWK ini akan dikonversi dengan mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau non-HMETD senilai Rp 19,8 miliar saham biasa seri D. Jumlah dari OWK tersebut setara dengan 17,45 persen saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

BNBR mematok harga pelaksanaan OWK adalah Rp 50 per saham dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dengan OWK ini, BNBR menargetkan dapat membayar utang kepada lima kreditur yaitu, Daley Capital Limited, Inventures Capital Pte Ltd, Maybank Kim Eng Securities. Harus Capital Limited dan Smart Treasure Limited.

Nilai utang terbesar berasal dari Daley Capital dan Interventures Capital yang mencapai Rp 430,3 miliar dan Rp 373,7 miliar. Restrukturisasi akan terus dilakukan oleh BNBR hingga rasio utang mencapai level yang lebih aman.

“Saat ini utang BNBR telah mencapai Rp 12 triliun. Tahun depan managemen menargetkan utang tersebut berada di level aman sekitar Rp 7 triliun,” kata Dody Taufiq Wijaya, Direktur Independen BNBR.

Dirinya mengatakan bahwa beberapa utang yang diharapkan dapat direstrukturisasi adalah utang yang dimiliki oleh Mitsubishi Corporation sebagai salah satu kreditur terbesar yang mencapai Rp 2 triliun dan Glencore International AG yang mencapai Rp 4,2 triliun.

Hingga Juni 2016, total beban BNBR telah mencapai Rp 12,3 triliun. Sementara itu modal masih tercata dalam posisi negatif yaitu sebesar Rp 2,9 triliun. Dody yakin dengan restrukturisasi utang ini dapat membuat modal BNBR kembali positif.

Efek The FED, EUR Kembali Menekan USD

Keputusan dari bank sentral Amerika Serikat, The FED untuk menahan suku bunga tetap pada level 0,5 persen membawa USD dibawah tekanan terhadap beberapa mata uang termasuk salah satuny adalah Euro. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 18.18 WIB hari Kamis 22 September 2016 tercatat Euro menguat 0,38 persen terhadap USD menuju level 1,1232.

Analis dari PT Esandar Barjangka, Tonny Mariano mengatakan bahwa keputusan The Fed untuk kembali menunda kenaikan suku bunga acuan judi togel memberikan dampak terhadap tertekannya dollar AS dan menguntungkan mata uang lainnya.
Efek The FED, EUR Kembali Menekan USD
Walaupun The Fed mengatakan bahwa peluang kenaikan suku bunga di akhir tahun terbuka lebar, akan tetapi para investor menganggap ini merupakan momentum untuk melepaskan USD yang menyebabkan pada perdagangan Kamis USD mengalami penurunan secara global.

EUR dapat dikatakan memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisinya atas USD. Padahal dari segi fundamental Teman 4D dan ketahanan ekonomi, Negeri Paman Sam memiliki ketahanan dan fundamental yang lebih baik dari Eropa saat ini. Gubernur bank sentral Eropa atau ECb mengatakan bahwa ECB masih menyediakan peluang untuk melonggarkan kebijakan keuangan jika merujuk pada kondisi saat ini.

“Beberapa negara Eropa seperti Yunani dan Portugal masih akan mengalami krisis selain itu proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga belum diketahui ujungnya,” kata Tonny.

Pergerakan EUR juga masih akan menunggu pidato Draghi pada Kamis malam waktu setempat sekaligus menunggu data terbaru dari manufaktur dan jasa Eropa yang akan dirilis pada Jumat ini. USD sendiri juga dibayangi-bayangi oleh outlook ekonomi yang kurang bagus karena terdapat kabar bahwa angka pengangguran AS naik menjadi 261 ribu dari 260 ribu.

BUMI Kembali Jual Aset Untuk Lunasi Hutang

PT Bumi Resources Tbk atau BUMI dikabarkan akan kembali menjual aset yang mereka miliki untuk melunasi hutang sebesar 90 juta dollar AS yang akan jatuh tempo. Aset yang dikabarkan dijual tersebut adalah Leap Forward Resources Ltd yang dimana BUMI berencana untuk meleas 50 persen saham kepemilikan yang dimiliki di Leap Forward Resources. Saat ini disebut BUMi telah mengantongi 2 korporasi yaitu Smart Alliance Limited dan Oceanpro Investments Limited sebagai peminat.

Leap Forward merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Investment yang terlibat dalam kegiatan produksi beserta penjualan batubara terutama untuk daerah produksi di Tambang Gunung Sari, Tambang Buluk Seng dan Tambang Ulung yang semuanya terletak di Kalimantan Timur.
BUMI Kembali Jual Aset Untuk Lunasi Hutang
Direktur dan juga sekaligus Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membayar hutang ke salah satu kreditur yang akan jatuh tempo, dalam hal ini adalah Axis Bank Ltd yang berada di Hong Kong.

Sebagai informasi, Leap Forward adalah unit usaha khusus atau special purpose vehicle yang dimana sebelumnya telah dilepas 50 persen saham oleh BUMI ke Jainson Holdings Hong Kong Limited pada tahun 2012. Hasil penjualan saham tersebut juga digunakan untuk melunasi hutang kepada Axis Bank.

Pada Juni 2015 pun, BRI telah menandatangani penjualan saham dengan Oceanpro Investment Limited. Ketika itu BRI menjual 62 saham yang dimiliki nya di Leap Forward yang mewakiliki kepemilikan sebesar 12,38 persen dengan nilai transaksi mencapai 24,75 juta dollar AS.

Pada akhir tahun 2014, BRI juga telah melepas kepemilikan pada PT Fajar Bumi Sakti untuk membayar hutang. Ketika itu BUMI menjual 50 persen kepemilikan di FBS kepada Jainson Holding Hongkong dengan nilai 130 juta dollar AS.

Aksi jual aset ini dilakukan oleh BUMI untuk kembali restrukturisasi hutang yang mereka miliki sekaligus mengembalikan struktur modal korporasi.

Adhi Karya Berpotensi Raih Kontrak Baru Rp 20 Triliun Dari LRT I

Emiten konstruksi BUMN, PT Adhi Karya Tbk atau disebut ADHI berpotensi untuk meraih kontrak baru dalam jumlah besar tahun ini. Perseroan plat merah tersebut memperkirakan nilai kontrak yang akan diperoleh Adhi Karya untuk proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit tahap I mencapai nilai Rp 20 triliun.

Ki Syahgolang, Sekretaris Perusahaan ADHI mengharapkan kontrak LRT tahap I dapat disahkan dalam waktu dekat. “Ini seiring dengan perubahan Peraturan Presiden terkait penyelenggaraaan LRT,” kata Syahgolang pada keterangan resmi di kantor Adhi Karya pada hari Selasa 16 Agustus 2016.
Adhi Karya Berpotensi Raih Kontrak Baru Rp 20 Triliun Dari LRT I
Perubahan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2015 pada 29 Juli 2016 telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2015 yaitu mengenai Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Perpres tersebut menjelaskan mengenai pembangunan LRT yang akan dikerjakan oleh ADHI yang meliputi beberapa hal termasuk penambahan lingkup pekerjaan Depo dan klasifikasi teknis rel menggunakan tipe standard gauge atau ukuran rel standard 1435 mm.

Selain penambahan lingkup pekerjaan, ADHI juga mendapatkan pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana LRT yang dapat dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani Kementerian Perhubungan berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan dari Kemenhub.

Adhi Karya akan mendapatkan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan prasarana dari pemerintah dalam hal ini dari Menteri Perhubungan. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dalam anggaran belanja Kementerian Perhubungan serta penugasan PT Kereta APi Indonesia senagao operator dari LRT.

Dengan adanya kontrak LRT ini, ADHI berpeluang untuk mencatatkan pertumbuhan nilai kontrak baru tahun ini. Pencapaian kontrak anyar ADHI hingga akhir Juli telah mencapai Rp 6,6 triliun.

Tiga Pilar Tertarik Untuk Terlibat Dalam Voucher Pangan

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengganti kebijakan beras miskin atau raskin dengan kebijakan program voucher pangan. Kebijakan ini dianggap perlu diambil setelah melihat banyaknya kasus raskin yang salah sasaran.

Untuk membahas program ini, Kantor Staf Kepresidenan mengundang beberapa pengusaha pangan untuk membahas masalah ini. Salah satu dari pihak swasta yang diundang adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA.
Tiga Pilar Tertarik Untuk Terlibat Dalam Voucher Pangan
Sjambiri Lioe, Direktur Keuangan Tiga Pilar mengatakan bahwa Istana meminta kepada Tiga Pilar untuk datang mendiskusikan program voucher pangan ini. “Intinya kami sebagai swasta selalu siat untuk mendukung upaya pemerintah selama itu untuk kesejahteraan masyarakatnya dan tentunya tidak merugikan perusahaan,” kata Sjambiri.

Sjambiri mengatakan bahwa dengan program ini, masyarakat akan mendapatkan kemudahan untuk berbelanja selain itu pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengawasan. Secara sistem, masyarakat miskin akan mendapatkan voucher belanja yang memungkinkan mereka untu bebelanja di toko yang berlaber e-voucher. Di toko tersebut masyarakat yang memegang voucher tersebut bisa memilih berbagaik pilihan sembako yang telah di label sebagai bagian dari pangan murah pemerintah. ” Untuk awalnya pemerintah berencana untuk melakukan uji coba di 44 kota dengan beras dipilih sebagai opsi awal dari uji coba ini,” lanjut Sjambiri.

Menurut Sjambiri, bahan pangan lain seperti gula, minyak dan telur juga direncanakan akan masuk kedalam program ini akan tetapi masih menjadi misteri kapan uji coba program tersebut akan dilakukan. Sjambiri juga enggan menjelaskan apa peran Tiga Pilar dalam kebijakan pemerintah ini.

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini, Tiga Pilar menargetkan target produksi beras mencapai angka yang sama seperti tahun lalu. Perusahaan juga telah menunda ekspansi bisnis beras dikarenakan korporasi tengah fokus untuk menaikan kontribusi beras dalam kemasan atau branded pack rice.

Indosat Bukukan Laba Rp 428 Miliar Hingga Juni 2016

PT Indonsat Tbk atau ISAT untuk periode semester satu 2016 membukukan kinerja yang positif dengan mencatatkan profit atau laba sebesar Rp 428,07 miliar. Kinerja tersebut tergolong kinclong mengignat untuk periode yang sama ISAT mencatatkan kerugian hingga mencapai Rp 734 miliar.
Indosat Bukukan Laba Rp 428 Miliar Hingga Juni 2016
Pencapaian laba itu seiring dengan meningkatnya pendapatan bersih ISAT sebesar 10,5 persen yaitu dari Rp 12,620 triliun menjadi Rp 13,942 triliun untuk semester I tahun ini. Kontributor pendapatan ISAT terbesar adalah berasal dari bisnis seluler yang mencapai Rp 11,591 triliun naik dari Rp 10,223 triliun pada periode yang sama. Kenaikan tersebut dihitung secara rata meningkat 13,4 persen.

Bisnis multimedia, komunikasi data dan internet naik 3,4 persen menjadi Rp 1,897 triliun dari Rp 1,835 triliun. Untuk pendapatan dari bisnis telekomunikasi tetap, Indosat mencatat hasil kurang memuaskan karena mengalami penurunan sebesar 19 persen dari Rp 561 miliar menjadi Rp 454 miliar untuk periode yang sama.

Presdir Indosat Alexander Rusli mengatakan bahwa investasi yang ditanamkan di bidang layanan data dan jaringan memberikan tren positif untuk kinerja perusahaan. Pelanggan dianggap semakin melirik penawaran-penawaran digital yang Indosat berikan.

“Kami akan tetap menyediakan penawaran terbaik seiring dengan peningkatan kualitas layanan perusahaan penyediaan layanan di dunia digital,” kata Rusli hari Selasa 9 Agustus 2016.

Pelanggan Indosat juga seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pada semester I ini tercatat peningkatan pelanggan menjadi 12 juta. Total hutang Indosat sendiri juga turun menjadi 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Indosat mencatat selisih kurs sebesar Rp 349,52 miliar dalam bentuk laba. Pada tahun 2015 untuk periode yang sama, ISAT mencatat rugi kurs yang mencapai Rp 905,28 miliar.

Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dikabarkan akan memberikan kepastian hukum kepada Freeport Indonesia. Sebelumnya pihak Freeport Indonesia menanyakan kepastian mengenai perpanjangan kontrak kepada Menteri ESDM yang baru Arcandra Tahar.

Sebelumnya Freeport sudah mendapatkan surat Kementerian ESDM nomor 7522/13/MEM/2015 yang dikeluarkan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang berisi komitmen Pemerintah Indonesia terkait berlangsungnya investasi Freeport di Indonesia.
Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport
Menteri ESDM Arcandra menyatakan bahwa dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin kepastian hukum bagi Freeport. “Kami akan berusaha sekuat tenaga,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat 29 Juli.

Akan tetapi Arcandra belum bisa menjelaskan lebih detail kepastian hukum seperti apa yang akan diberikan kepada Freeport. “Kami akan memastikan investor yang ingin dan sedang menanam dana di Indonesia itu dapat berbisnis sesuai dengan perundangan dan peraturan berlaku,” kata Arcandra.

Sebagai Catatan PT Freeport Indonesia tengah berusaha meminta kepastian perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2012. Akan tetapi usaha Freeport tersebut terkendala pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba yang hanya mengizinkan perpanjangan kontrak dapat dibicarakan jika kontrak hanya tersisa 2 tahun.

Pemerintah berencana mengubah PP tersebut agar bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport Indonesia sebelum 2019. Freeport sendiri telah menyampaikan komitment investasi sekitar 15 miliar dollar Aemrika untuk mengembangkan tambang bawah tanah di area tambang Grasberg.

Kepastian hukum yang disebutkan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba, Freeport harus membangun pabrik pemurnian tembaga atau Smelter. Hingga kini perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut belum memenuhi janji pembangunan smelter senilai 2.3 miliar dollar AS dengan alasan terganjal pembebasan lahan sehingga membuat DPR berencana untuk reveisi UU Minerba tersebut.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa Freeport tetap diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku seperti mengacu pada PP 77/2014 untuk pengajuan perpanjangan kontrak dengan syarat kontrak yang tersisa tinggal 2 tahun.

“Kalau sekarang mengajukan maka harus ada revisi aturan yang ada terlebih dahulu yaitu PP 77/2014 dan UU Minerba,” kata Bambang. Saat ini pemerintah masih berharap revisi UU No 4/1999 yang merupakan inisiatif DPR akan segera dibahas dan disahkan. Disisi pemerintah sendiri, juga tengah menyiapkan rencana revisi PP 77/2014 dalam paket kebijakan jilid I.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan bahwa Freeport tengah fokus untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. “Prioritas kami tetap mendapatkan kepastian hukum dan fiskal dalam perpanjangan kontrak,” kata Riza.