Tiga Pilar Tertarik Untuk Terlibat Dalam Voucher Pangan

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengganti kebijakan beras miskin atau raskin dengan kebijakan program voucher pangan. Kebijakan ini dianggap perlu diambil setelah melihat banyaknya kasus raskin yang salah sasaran.

Untuk membahas program ini, Kantor Staf Kepresidenan mengundang beberapa pengusaha pangan untuk membahas masalah ini. Salah satu dari pihak swasta yang diundang adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA.
Tiga Pilar Tertarik Untuk Terlibat Dalam Voucher Pangan
Sjambiri Lioe, Direktur Keuangan Tiga Pilar mengatakan bahwa Istana meminta kepada Tiga Pilar untuk datang mendiskusikan program voucher pangan ini. “Intinya kami sebagai swasta selalu siat untuk mendukung upaya pemerintah selama itu untuk kesejahteraan masyarakatnya dan tentunya tidak merugikan perusahaan,” kata Sjambiri.

Sjambiri mengatakan bahwa dengan program ini, masyarakat akan mendapatkan kemudahan untuk berbelanja selain itu pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengawasan. Secara sistem, masyarakat miskin akan mendapatkan voucher belanja yang memungkinkan mereka untu bebelanja di toko yang berlaber e-voucher. Di toko tersebut masyarakat yang memegang voucher tersebut bisa memilih berbagaik pilihan sembako yang telah di label sebagai bagian dari pangan murah pemerintah. ” Untuk awalnya pemerintah berencana untuk melakukan uji coba di 44 kota dengan beras dipilih sebagai opsi awal dari uji coba ini,” lanjut Sjambiri.

Menurut Sjambiri, bahan pangan lain seperti gula, minyak dan telur juga direncanakan akan masuk kedalam program ini akan tetapi masih menjadi misteri kapan uji coba program tersebut akan dilakukan. Sjambiri juga enggan menjelaskan apa peran Tiga Pilar dalam kebijakan pemerintah ini.

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini, Tiga Pilar menargetkan target produksi beras mencapai angka yang sama seperti tahun lalu. Perusahaan juga telah menunda ekspansi bisnis beras dikarenakan korporasi tengah fokus untuk menaikan kontribusi beras dalam kemasan atau branded pack rice.

Indosat Bukukan Laba Rp 428 Miliar Hingga Juni 2016

PT Indonsat Tbk atau ISAT untuk periode semester satu 2016 membukukan kinerja yang positif dengan mencatatkan profit atau laba sebesar Rp 428,07 miliar. Kinerja tersebut tergolong kinclong mengignat untuk periode yang sama ISAT mencatatkan kerugian hingga mencapai Rp 734 miliar.
Indosat Bukukan Laba Rp 428 Miliar Hingga Juni 2016
Pencapaian laba itu seiring dengan meningkatnya pendapatan bersih ISAT sebesar 10,5 persen yaitu dari Rp 12,620 triliun menjadi Rp 13,942 triliun untuk semester I tahun ini. Kontributor pendapatan ISAT terbesar adalah berasal dari bisnis seluler yang mencapai Rp 11,591 triliun naik dari Rp 10,223 triliun pada periode yang sama. Kenaikan tersebut dihitung secara rata meningkat 13,4 persen.

Bisnis multimedia, komunikasi data dan internet naik 3,4 persen menjadi Rp 1,897 triliun dari Rp 1,835 triliun. Untuk pendapatan dari bisnis telekomunikasi tetap, Indosat mencatat hasil kurang memuaskan karena mengalami penurunan sebesar 19 persen dari Rp 561 miliar menjadi Rp 454 miliar untuk periode yang sama.

Presdir Indosat Alexander Rusli mengatakan bahwa investasi yang ditanamkan di bidang layanan data dan jaringan memberikan tren positif untuk kinerja perusahaan. Pelanggan dianggap semakin melirik penawaran-penawaran digital yang Indosat berikan.

“Kami akan tetap menyediakan penawaran terbaik seiring dengan peningkatan kualitas layanan perusahaan penyediaan layanan di dunia digital,” kata Rusli hari Selasa 9 Agustus 2016.

Pelanggan Indosat juga seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pada semester I ini tercatat peningkatan pelanggan menjadi 12 juta. Total hutang Indosat sendiri juga turun menjadi 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Indosat mencatat selisih kurs sebesar Rp 349,52 miliar dalam bentuk laba. Pada tahun 2015 untuk periode yang sama, ISAT mencatat rugi kurs yang mencapai Rp 905,28 miliar.

Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dikabarkan akan memberikan kepastian hukum kepada Freeport Indonesia. Sebelumnya pihak Freeport Indonesia menanyakan kepastian mengenai perpanjangan kontrak kepada Menteri ESDM yang baru Arcandra Tahar.

Sebelumnya Freeport sudah mendapatkan surat Kementerian ESDM nomor 7522/13/MEM/2015 yang dikeluarkan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang berisi komitmen Pemerintah Indonesia terkait berlangsungnya investasi Freeport di Indonesia.
Kementerian ESDM Janjikan Kepastian Kontrak Freeport
Menteri ESDM Arcandra menyatakan bahwa dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin kepastian hukum bagi Freeport. “Kami akan berusaha sekuat tenaga,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat 29 Juli.

Akan tetapi Arcandra belum bisa menjelaskan lebih detail kepastian hukum seperti apa yang akan diberikan kepada Freeport. “Kami akan memastikan investor yang ingin dan sedang menanam dana di Indonesia itu dapat berbisnis sesuai dengan perundangan dan peraturan berlaku,” kata Arcandra.

Sebagai Catatan PT Freeport Indonesia tengah berusaha meminta kepastian perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2012. Akan tetapi usaha Freeport tersebut terkendala pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba yang hanya mengizinkan perpanjangan kontrak dapat dibicarakan jika kontrak hanya tersisa 2 tahun.

Pemerintah berencana mengubah PP tersebut agar bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport Indonesia sebelum 2019. Freeport sendiri telah menyampaikan komitment investasi sekitar 15 miliar dollar Aemrika untuk mengembangkan tambang bawah tanah di area tambang Grasberg.

Kepastian hukum yang disebutkan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba, Freeport harus membangun pabrik pemurnian tembaga atau Smelter. Hingga kini perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut belum memenuhi janji pembangunan smelter senilai 2.3 miliar dollar AS dengan alasan terganjal pembebasan lahan sehingga membuat DPR berencana untuk reveisi UU Minerba tersebut.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa Freeport tetap diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku seperti mengacu pada PP 77/2014 untuk pengajuan perpanjangan kontrak dengan syarat kontrak yang tersisa tinggal 2 tahun.

“Kalau sekarang mengajukan maka harus ada revisi aturan yang ada terlebih dahulu yaitu PP 77/2014 dan UU Minerba,” kata Bambang. Saat ini pemerintah masih berharap revisi UU No 4/1999 yang merupakan inisiatif DPR akan segera dibahas dan disahkan. Disisi pemerintah sendiri, juga tengah menyiapkan rencana revisi PP 77/2014 dalam paket kebijakan jilid I.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan bahwa Freeport tengah fokus untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. “Prioritas kami tetap mendapatkan kepastian hukum dan fiskal dalam perpanjangan kontrak,” kata Riza.

Hutama Karya Kebut Pengerjaan Tol Trans Sumatera

Setahun pasca dimulainya proyek jalan tol Trans Sumatera oleh Presiden Joko Widodo, proyek yang merupakan salah satu proyek infrastruktur unggulan Pemerintahan Joko Widodo terus berjalan. Hasil proyek ini sudah mulai terlihat dari beberapa ruas tol yang sudah selesai digarap begitu pula dengan pintu tol.

PT Hutama Karya menargetkan ruas Lampung-Palembang akan siap pada Juni 2018. “Agustus 2018 ditargetkan beroperasi sesuai dengan persiapan Asian Games 2018 di Palembang,” terang Rizal Sucipto, General Manager proyek jalan tol Hutama Karya, Jumat 29 Juli 2016.
Hutama Karya Kebut Pengerjaan Tol Trans Sumatera
Terdapat delapan ruas jalan tol di proyek Trans Sumatera yang akan menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Sumatera. Pemerintahan membagi proyek Trans Sumatera ini menjadi 4 paket pengerjaan. Khusus paket kedua, PT Waskita Karya mendapat hak pengerjaan proyok ini.

Rizal menjelaskan bahwa sebagai kontraktor terpilih, Waskita diharapkan untuk mempercepat pengerjaan paket II di jalur Bakauheni-Terbanggi Besar. Dari target awal pemerintah, ruas Sidomulyo-Kotabaru sudah menyelesaikan ruas Lematang-Kotabaru. “Jadi tinggal menyelesaikan Lematang-Sidomulyo,” terang Rizal. Secara total ruas tol Sidomulyo-Kotabaru memiliki jarak sekitar 41 kilometer dengan dibagi 2 tahap pengerjaan.

Pengerjaan seksi pertama sudah lima kilometer hingga desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Ruas Lematang-Kotabaru akan beroperasi dalam 1 bulan kedepan yaitu September 2016, untuk jalur ruas Lematang-Sidomulyo yang akan beroperasi pada Juni 2018.

Walaupun proyek ini tengah dikerjakan, tetaplah terdapat masalah yang membelit yaitu masalah klasik dalam pembebasan lahan. Ada kekhawartiran jika masalah ini belum selesai akan membuat biaya pembebasan lahan akan semakin membengkak.

Hutama Karya sendiri sudah menganggarkan dana 1,8 triliun rupiah untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini akan ditanggung oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Sigit Roestanto, hingga kini pihaknya telah mendapatkan suntikan dana dari Sarana Multi Infrastruktur sebesar 1,16 triliun akan tetapi dana tersebut masih belum digunakan karena Hutama Karya memilki dana yang sudah dialokasikan. “Sampai saat ini kami masih menggunakan dana sendiri,” sebut Sigit Roestanto.

Hutama Karya berencana untuk menggunakan dana tersebut sebagai dana cadangan. Dana dari SMI tersebut setara dengan 30 persen dari total dana yang dibutuhkan proyek tersebut. Selain Trans Sumatera, Hutama Karya juga mengerjakan proyek infrastruktur lain yang dimiliki oleh pemerintah seperti pembangunan bandara miliki Angkasa Pura I, jalan Buswa Tendean-Ciledug dan Jembatan Pulau Balang.

Bank Milik Taipan Dipaksa Pangkas Target Kredit

Walaupun ketidakpastian ekonomi terus berlanjut memaksa para bank-bank yang dimiliki oleh taipan Indonesia untuk memangkas rencana bisnis mereka di semester II 2016. Pemangkasan target kredit ini didasari oleh melambatnya permintaan kredit yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Salah satu bank milik taipan adalah PT Bank Sahabat Sampoerna atau dikenal dengan Bank Sampoerna yang memangkas target kredit. Direktur Bisnis UKM, Funding, Financial Institutions dan Jaringan Kantor Bank Sampoerna Ong Tek Tjan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan revisi target kredit menjadi 30 persen di semester II 2016 dari rencana awal sebesar 40 persen.
Bank Milik Taipan Dipaksa Pangkas Target Kredit
“Kami masih optimis terdaapt permintaan kredit walaupun melambat,” kata Ong pada Rabu 27 Juli 2016. Bank milik keluarga Sampoerna ini memperkirakan penyaluran kredit mencapai 6 triliun rupiah diakhir tahun 2016 dari realisasi kredit senilai 5,2 triliun per semester I 2016.

Ong mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pembiayaan kredit untuk sektor UMKM untuk mencapai target kredit. Strategi utama Bank Sahabat Sampoerna akan mempererat hubungan dengan rekan kerja yaitu koperasi dan secara bertahap akan mengkaji bunga untuk UMKM yang memungkinan untuk menurunkan bunga untuk sektor tersebut.

Sependapat dengan Bank Sampoerna, Presdir PT Bank National Nobu Tbk Suhaimin Djohan mengatakan bahwa pihaknya sedang merevisi target kredit untuk tahun 2016. Bank Nobu menargetkan pertumbuhan sebesar 32,35 persen di semester II 2016 dari target awal sebesar 41,17 persen.

“Kredit akan mencapai 4,5 triliun di akhir tahun 2016 dari rencana awal sebesar 4,8 triliun,” ucap Suhaimin. Bank milik taipan Mochtar Riady telah merealisasikan kredit sebesar 3,95 triliun rupiah pada semester I 2016.

Mayoritas kredit yang didistribusikan merupakan kredit komersial dan ritel. Sisanya sekitar 30 persen kredit dialirkan ke UKM dan juga ke kredit konsumen. “Sektor kredit yang Bank Nobu targetkan adalah perdagangan, consumer goods dan pengolahan,” ujar Ong

BTN Targetkan Bunga KPR Non-Subsidi Dibawah 10 Persen

PT Bank Tabungan Negara atau BTN menargetkan untuk menurunkan bunga kredit komersial dan kredit pemilikan rumah atau KPR non-subsidi dapat diturunkan 1 digit. Manajemen BTN sendiri menargetkan realisasi penurunan bungan kredit tersebut terjadi pada Oktober 2016.

Penurunan suku bunga ini karena efektifnya perubahan kebijakan moneter BI yang berubah menjadi 7 Day Reverse Repo Rate pada Agustus 2016. Selain perubahan sistem moneter, mulai berlimpahnya likuiditas pada sisa tahun karena kebijakan amnesti pajak juga mendorong rencana dari BTN untuk menurunkan suku bunga kredit.
BTN Targetkan Bunga KPR Non-Subsidi Dibawah 10 Persen
“Target kami paling lambat adalah Oktober akan tetapi mungkin bisa lebih cepat,” kata Dirut BTN Maryono di Jakarta. Maryono juga mengatakan bahwa bunga KPR akan diturunkan pada Oktober 2016 ini adalah bunga kredit non-subsidi. Saat ini, bunga kredit non-subsidi BTN berada dikisaran 10,5 persen hingga 11 persen sedangkan bunga KPR subsidi sudah berada di posisi 1 digit yaitu sekitar 5 persen karena mendapatkan fasilitas pemerintah. Fasilitas dari pemerintah ini merupakan bagian program dari 1 juta rumah pemerintah untuk membantu masyarakat kalangan menengah kebawah.

Penurunan bunga kredit ini diprediksi akan diberlakukan jika pemberlakuan 7 Day Reverse Depo Rate atau suku bunga transaki penjualan Surat Utang Negara atau SUN antara BI dan Bank bertenor 7 hari sebagai bunga acuan efektif mulai berlaku 19 Agustus 2016.

Maryono juga mengatakan bahwa kebijakan pembatasan atau capping bunga deposito bank BUKU III dan BUKU IV juga akan mengalami koreksi dari BI Rate menjadi 7 Day Reverse Depo Rate sehingga menyebabkan suku bunga deposito akan turun lebih cepat. “Penurunan bunga deposito juga membuat biaya dana atau “Cost If Fund” menjadi lebih murah dan membuat bank memiliki ruang lebih luas untuk menurunkan bunga kredit,” kata Maryono.

Selain faktor perubahan bunga acuan tersebut, masuknya dana repatriasi dari amnesti pajak juga membuat BTN yakin bisa mendapatkan tambahan likuiditas minimal 50 triliun rupiah. BTN berharap dengan adanya likuiditas tersebut korporasi dapat bergerak lebih cepat menyalurkan kredit dengan target pertumbuhan kredit sebesar 19 persen hingga 20 persen pada akhir 2016.

Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi

Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara atau SP PLN Mengecam pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said pada acara Coffee Morning Sosialisasi RUPLT di Kementerian ESDM yang diselenggarakan pada Jumat 22 Juli 2016. Menurut SP PLN, Menteri ESDM telah memaksakan kebijakan swastinisasi kepada PLN. Kebijakan ini disinyalir sebagai upaya untuk swastinisasi pembangkit listrik dan kelistrikan nasional.
Serikat Pekerja PLN : Menteri ESDM Melakukan Swastanisasi
Seperti diketahui, pada acara tersebut Menteri ESDM menegur keras PLN dikarenakan sikap PLN yang berupaya untuk mengadu kebijakan Kementerian ESDM didepan publik. Sudirman meminta PLN untuk konsentrasi dalam pembangunan transmisi dan menyerahkan pembangunan pembangkit listrik dalam proyek kelistrikan nasional 35 ribu MW kepada perusahaan swasta apabila PLN tidak sanggup memenuhi target pemerintah tersebut.

Dikarenakan hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda mengatakan bahwa SP PLN merupakan bagian tidak terpisahkan dari PLN merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi setiap kebijakan yang salah dalam penanganan kelistrikan nasional. “Apabila terjadi salah langkah dan salah pengambilan kebijakan dalam penentuan arah kelistrikan. Jika terjadi kesalahan pengambilan kebijakan maka dampak kerugian bukan hanya dirasakan oleh PLN akan tetapi oleh bangsa dan negara,” kata Jumadis.

Jumadis melanjutkan bahwa pengelolaan kelistrikan akan berjalan dengan baik apabila pemangku jabatan bertindak sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa kelistrikan termasuk cabang-cabang produksi penting untuk negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara yaitu melalui BUMN yang didalamnya terdapat PLN. Akan tetapi sangat disayangkan oleh Jumadis bahwa hak penguasaan negara tersebut bermasuk dikerdilkan oleh bagian dari negara itu sendiri yaitu Kementerian ESDM.

Jumadis juga menyebut bahwa Menteri ESDM, Sudirman Said merupakan orang yang harusnya bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga sistem kelistrikan nasional akan tetapi malahan bertindak sebaliknya dengan memperkecil peran negara. Peran yang dimaksud oleh Jumadis adalah memarginalkan peran PLN dalam pembangungan kelistrikan nasional terutama di sektor yang menawarkan profit yang lebih baik.

SP PLN juga menyebut beberapa upaya swastanisasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM terlihat dari upaya beliau memecah kelistrikan di enam propinsi di Indonesia Timur. Program pembangungan listrik 35 ribu MW yang melebihi kapasitas penggunaan nasional juga disinyalir akan lebih dialihkan kepada pihak swasta. “Belum lagi intervensi perubahan RUPTL terutama bagian PLN dalam pembangkit listrik yang tengah diupayakan untuk diperkecil.

Karena alasan itulah, kata Jumadis, seluruh anggota SP PLN yang bergelut dengan kelistrikan sehari-hari sangat paham bahwa apa yang dilakukan Menteri ESDM akan mematikan penguasaan nasional pada kelistrikan oleh karena itu SP PLN mengecam semua upaya dan pernyataan Menteri ESDM.

Pertamina Targetkan 3 Ribu BPH Dari Sumur Tapen

PT Pertamina EP tengah gencar melakukan ekspansi dan mengenjot produksi minyak bumi dari sumur yang mereka kelola. Salah satunya adalah dengan eksplorasi di WKP atau Wilayah Kerja Pertambangan Pertamina di Sumur Tapen yang berlokasi tepat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Pertamina Targetkan 3 Ribu BPH Dari Sumur Tapen
Presdir Pertamina EP Rony Gunawan mengatakan bahwa saat ini korporasi tengah melakukan pemboran delineasi Sumur TPN-2. Pemboran tersebut dimaksudkan untuk membuktikan dari hasil kajian jumlah cadangan hidrokarbon yang terdapat dalam struktur Tapen.

Proses pemboran sumur delineasi TPN-2 ini ditargetkan selesai akhir tahun. Setelah pengeboran, jika struktur Tapen memang terbukti memiliki cadangan hidrokarbon sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli Pertamina maka langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti dengna Penentuan Status Eksplorasi atau PSE sehingga Pertamina EP bisa melakukan Plan of Development atau PoD. Rony mengatakan bahwa diharapkan hasil pemboran ini bisa membuktikan cadangan yang tersedia didalam struktrur Tapen. “Kita berharap paling tidak bisa menambah jumlah produksi menadi 2 ribu hingga 3 ribu bph atau barel per hari jika dilakukan PoD,” kata Gunawan Jumat pagi 22 Juli 2016.

Direktur bagian Hulu PT Pertamina yang merupakan induk dari Pertamina EP, Syamsu Alam menjelaskan bahwa Pertamina akan tetap melakukan eksplorasi selama itu feasible terutama untuk lokasi sumur di Indonesia. Syamsu Alam menambahkan bahwa walaupun harga minyak mentah tidak dalam harga yang bagus akan tetapi ekslplorasi tetap akan dilakukan mengingat nafas industri minyak hulu sangat tergantung pada penemuan cadangan minyak baru.

“Direksi dan manajemen tetap pada posisi dan komitmen awal untuk mendorong investasi di sektor hulu terutama kegiatan eksplorasi dengan target menemukan sumur-sumur baru yang akan menjadi cadangan minyak baru bagi Pertamina,” kata Syamsu Alam

Alasan HSBC Menolak Menjadi Bank Persepsi Tax Amnesty

Pemerintah untuk menyukseskan program Tax Amnesty mengundang 19 bank yang diperhitungkan akan menjadi gateway dari dana tax amnesty ini. Dari 19 bank tersebut HSBC atau Hongkong Shanghai Bank Corporation merupakan salah satu bank yang masuk dalam daftar tersebut. Akan tetapi dalam proses penandatangan MOU, HSBC secara mengejutkan menarik diri atau tidak melakukan penandatanganan MOU tersebut sebagai pihak yang bersedia menjadi gateway dana tax amnesty.

Walaupun demikian, HSBC Indonesia tetap mendukung kebijakan pemerintah mengenai program pengampunan pajak yang dimaksudkan untuk warga negara Indonesia yang memiliki dana diluar negeri agar membawa pulang dana tersebut.
Alasan HSBC Menolak Menjadi Bank Persepsi Tax Amnesty
Daisy K. Primayanti, Juru Bicara HSBC mengatakan bahwa bank yang berkantor pusat di London tersebut sangat menyambut baik undangan pemerintah untuk menjadi salah satu bank persepsi dan pengelola dana hasil tax amnesty ini. “HSBC Indonesia tetap pada posisi mendukung penuh semua kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang membawa angin segar dan positif untuk iklim investasi Indonesia. Akan tetapi HSBC hanya akan mendukung terlaksanannya program ini melalui cara memberi informasi penting terkait dengan koridor panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta kebijakan dan prosedur internal HSBC,” kata Daisy Selasa 27 Juli 2016.

Sebagai bagian dari bank global yang memiliki cabang dilebih dari 100 negara, Daisy mengatakan bahwa HSBC tetap tunduk pada kewajiban dan komitmen bank terhadap regulator internasional. Oleh karena itu HSBC harus mempelajari terlebih dahulu kebijakan ini dari aspek individu, korporasi hingga pemerintah sehingga HSBC bisa mengetahui dengan jelas dampak negatif dan positif dari perjanjian ini.

Sebagai gambaran, bank yang secara langsung diundang pemerintah harus menandatangani terlebih dahulu persetujuan untuk bersedia ditunjuk sebagai gateway tax amnesty sebelum menandatangani kontrak resmi untuk menjadi bank gateway dan bank persepsi dalam program tax amnesty ini.

Pada pertemuan tersebut 18 bank yang diundang oleh pemerintah adalah, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, Bank Pemata, Bank Pan Indonesia atau dikenal Panin, Bank UOB, Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Mega, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Selain bank-bank tersebut terdapat 1 bank BUMD yaitu BPD Jawa Barat dan Banten yang diikuti oleh 3 bank asing skala internasional yaitu Citibank, DBS Indonesia, Standard Chartered dan Deutsche Bank.

Go Jek Dapatkan Suntikan Dana Dari Investor AS

Investor global asal negera Paman Sam, Kohlberg Kravis Roberts atau KKR dan Codan Warburg Pincus LLC dikabarkan akan menyuntikkan dana ke salah satu perusahaan start up terbesar di Indonesia, PT Go Jek Indonesia. Jika terealisasi, suntikan dana ini akan membuat nilai perusahaan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim akan menlonjak nilainya melebihi 1 miliar dollar AS.
Go Jek Dapatkan Suntikan Dana Dari Investor AS
Dilansir dari Wall Street Journal, dua investor yang pernah menjadi investor Facebook ini tengah membicarakan suntikan dana yang dikabarkan akan mencapai 400 juta dollar AS atau sekitar 5,24 triliun rupiah. Jika rencana tersebut terwujud, Go Jek akan menjadi salah satu start up yang diperhitungkan di regional karena nilainya yang akan mencapai lebih dari 1,2 dollar AS.

Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Start Up Indonesia Jefri R. Sirait menyatakan tidak heran jika Go Jek mendapat suntikan dari investor global karena dalam 2 tahun terakhir perkembangan aplikasi Go Jek cukup mengesankan.

Selain perkembangan Go Jek yang bagus, pertumbuhan penggunan internet bergerak atau mobile internet terutama dengan generasi yang melek teknologi juga menjadi alasan investor menganggap Start Up Go Jek cukup menggoda. “Penetrasi dan perbaikan kualitas internet yang sudah membaik jika dibandingkan dengan lima tahun lalu memicu munculnya generasi yang melek teknologi dan juga para pengguna ini menjadi semakin tertarik dengan aplikasi-aplikasi mobile yang mendukung aktivitas sehari-hari seperti Go Jek,” kata Jefri.

Saat ini Go Jek dapat dinilai sebagai salah satu start up dengan manajemen yang cukup baik dan profesional. Hal ini tercermin dari target pasar yang dibidik oleh perusahaan dan juga sumber dana yang mereka peroleh disertai dengan penggunaan sumber dana untuk ekspansi bisnis.

Sebelum Kohlberg Kravis Robers dan Codan Warburg Pincus LLC, Go Jek sudah terlebih dahulu mendapatkan suntikan dana dari investor global seperti Northstar Group, Sequila Capital dan DST Global.

Heru Sutadi yang juga mengamati rintisan tanah air berharap manajemen Go Jek Indonesia dapat menggunakan dana ini untuk pengembangan perusahaan karena selama ini Go Jek masih cukup tergantung dengan suntikan dana investor.