OJK Meregulasi Aturan Reksadana

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan peraturan baru mengenai reksadana. Peraturan yang bernomor 23/POJK.04/2016 tersebut mengatur pasar reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Regulasi ini merupakan penggabungan antara beleid atau sebelumnya dengan beberapa revisi yang dilakukan oleh OJK.
OJK Meregulasi Aturan Reksadana
Dalam aturan ini OJK menyempurnakan beberapa ketentuan seperti menambah jenis efek yang dapat menjadi aset pasar portofolio investasi. Kini manajer investasi bisa memutar atau switch aset dasar pada efek utang pendapatan tetap baik itu yang bersifat syariah atau konvensional seperti MTN atau surat utang jangka menengah, Dana Investasi Real Estate atau DIRE dan efek beragun aset atau EBA tidak melakukan penawaran umum.

Investasi efek ini tidaklah boleh melebihi 15 persen nilai aktiva bersih atau NAB. OJK juga memberi izin untuk memutar aset dasar pada efek derivatif dengan batasan nilai eksposur global melebih angka 20 persen NAB. “Perubahan itu bukannya hanya penyempurnaan peraturan yang ada akan tetapi juga pemberian izin untuk investor supaya dapat berinvestasi pada efek lain yang sudah ditetapkan OJK,” kata Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida.

Otoritas juga menurunkan minimum dana kelola reksadana menjadi 10 miliar dari sebelumnya 25 miliar. Kelonggaran juga diberikan pada waktu pemenuhan dana minimum kelolaan yang menjadi 90 hari operasional bursa efek. Untuk jangka waktu reksadana terproteksi, reksadana indeks dan reksadana dengan penjaminan diperpanjang menjad 120 hari. Tambahan juga diberikan pada proses transaksi reksadana yaitu berupa konfirmasi pembelian atau subscription, penjualan atau redemption dan pengalihan unit atau switching serta laporan bulanan yang diterima investor bisa disampaikan secara elektronik baik melalui e-mail ataupun pesan singkat.

Direktur Investasi PT Sucorinvest Asset Management, jemmy Paul Wawoiintana menyatakan bahwa peraturan OJK terbaru ini bagaikan angin segar bagi pelaku industri Reksadana. Penurunan minimum dana kelolaan menjadi 25 miliar membuat para manager reksadana akan lebih mudah membuat produk yang menguntungkan bagi investor. Selain kelonggaran dana kelolaan minimum, tambahan jenis efek juga memberi manager investasi kemudahan untuk melakukan aktivitas investasi terutama mereka yang merngharapkan eksposur ke luar negeri,” kata Jemmy.

Diharapkan dengan peraturan baru ini, biaya operasional dari manajer investasi bisa menurun dengan didorongnya konfirmasi transaksi melalui media elektronik. Selain peraturan nomor 23 ini, OJK juga sedang mengodok aturan kontrak pengelolaan dana atau KPD dan reksadan penyertaan terbatas. Hal ini diakui oleh Nurhaida adalah bentuk realisasi pemerintah dalam menyediakan sarana investasi yang aman bagi para wajib pajak yang melakukan repatriasi karena tax amnesty. “Kami harapkan dengan regulasi baru ini, reksadana bisa menjadi salah satu instrumen bagi wajib pajak menempatkan dana repatriasi,” ujar Nurhaida.

Sentimen Tax Amnesty Berhasil Kerek Reksadana

Pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia terutama bagi pasar modal seperti reksadana. Kepastian berlakunya Undang-Undang tersebut membuat return reksadana melesat.

Infovesta Utama mencatat, rata-rata return atau imbal hasil reksadana saham di semester pertama ini mencapai 9.59 persen diatas rata-rata return atau imbal hasil jenis reksadana lainnya. Padahal sebelum beleid ini disahkan oleh DPR, jenis reksadana saham selalu berada di urutan buncit dari semua jenis reksadana yang ada.
Sentimen Tax Amnesty Berhasil Kerek Reksadana
Sepanjang juni ini, kinerja reksadana terus meroket dengan kenaikan sebesar 4.49 persen dibanding bulan sebelumnya. Sebagai buktinya, UU Pengampunan Pajak yang disahkan pada Juni lalu membuat reksadana saham menjadi menarik padahal pada bulan Mei ketika UU ini akan disahkan atau tidak, jenis reksadana ini mengalami penurunan hingga mencapi 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau April.

Efek UU Pengampunan pajak ini berhasil membuat pasar kembali bergairah dan mengarah ke bullish. Gairah tersebut membuat reksadana saham mengalami kenaikan positif dibanding beberapa bulan terakhir. Sekedar informasi, UU Pengampunan Pajak disahkan pada 28 Juni lalu. Beberapa jam setelah itu IHSG di tutup menguat 0,95 persen atau ke level 4.882,17 rupiah. Kenaikan tersebut berlanjut hingga membuat IHSG sempat menyentuh level 5.016,65 rupiah.

Menurut Direktur Bahana TCW Investment, Soni Wibowo, ekspetasi pengampunan pajak ini memicu turunnya yield obligasi ditambah dengan harga saham yang masih murah dan dibawah harga kepantasan maka banyak saham yang kembali rebound setelah UU ini diumumkan. Reksadana saham sendiri diprediski akan terus menguat sampai akhir tahun dan bahkan penguatannya diprediksi jauh diatas Reksadana obligasi. Menurut Soni penguatan tersebut bisa mencapai angka 16 persen tahun ini.

Walaupun akan menawarkan return yang lebih tinggi akan tetapi para investor tetap harus berhati-hati dengan reksadana saham karena kemungkinan terkoreksi akan sangat mudah terjadi terutama terjadi aksi ambil untung oleh para pemain saham karena nilai nya yang sudah naik tinggi hingga kekhawatiran akan tidak tercapai nya target repatriasi dana tax amnesty. Sekedar catatan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menargetkan pemasukan sekitar 165 triliun rupiah melalu program ini.