Rencana Pajak Kartu Kredit Tekan Emiten Ritel Dan Bank

Transaksi dengan kartu kredit tengah menjadi radar bagi para aparat pajak. Hal ini tentunya akan mempengaruhi prospek bisnis pada emiten di Bursa Efek Indonesia terutama mereka yang bergerak di bidang perbangkan dan ritel.

Sebelumnya pada 23 Maret lalu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak meminta bank untuk membuka data nasabah pemilik kartu kredit baik data pokok pemegang kartu kredit dan juga data transaksi kartu kredit bermasalah.

Bahana Securities menilai bahwa pembukaan data para nasabah kartu kredit beserta transaksi kartu kredit sangat memiliki dampak terhadap kinerja emiten ritel modern terutama PT Mitra Adiperkasa Tbk. Hal disebabkan oleh perusahaan yang memiliki kode emiten MAPI tersebut menargetkan segmen pasar menengah atas. “Konsumen tentunya akan mengurangi pembelanjaan dengan kartu kredit tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan para peritel.

Bahana Securities mencatat bahwa tahun lalu, ketika Dirjen Pajak membuka wacana untuk membuka data transaksi kartu kredit berdampak pada susutnya nilai emiten ritel hingga 40 persen. Manajemen MAPI sendiri belum bersedia memberikan tanggapan mengenai rencana tersebut.
Rencana Pajak Kartu Kredit  Tekan Emiten Ritel Dan Bank
Emiten lainnya yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk sendiri melihat bahwa rencana Dirjen Pajak tersebut akan mempengaruhi terhadap bisnis yang mereka miliki. “Kami tentunya tidak bisa membantah jika tidak terdapat pengaruh akan tetapi kami belum mengetahui berapa persen pengaruh terhadap transaksi perusahaan,” kata Fernando Repi yang merupakan Manajer Komunikasi Korporasi MMPA.

Pada pihak perbankan sendiri melihat bahwa ketentuan ini tidak akan berpengaruh banyak kepada kinerja perusahaan karena saat ini perusahaan telah mengalihkan bisnis menuju bisnis produktif seperti pembiayaan korporasi dan infrastruktur dari bisnis konsumtif seperti kartu kredit. Salah satu perbankan yang yakin bahwa keterbukaan data kartu kredit tidak akan berpengaruh terhadap kinerja adalah PT Bank Central Asia atau BCA. BCA sendiri menyebutkan bahwa mereka hanya menargetkan pertumbuhan sebesar 5 persen untuk kartu kredit pada tahun 2017.

Target tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2016 yang mencapai 13,7 persen. “Kami yakin bahwa ini tidak akan berpengaruh banyak selain itu kami hanya mengharapkan bahwa nasabah tidak khawatir dengan rencana ini,” kata Santoso Liem, Direktur BBCA.

Analis dari NH Korindo Securities Bima Setiaji beranggapan bahwa rencana Dirjen Pajak tersebut untuk mulai menargetkan pada transaksi kartu kredit dapat menekan pertumbuhan bisnis kartu kredit perbankan akan tetapi hanya untuk efek jangka pendek. “Dampaknya tidak terlalu lama dan besar bagi perbankan terutama perbankan yang tidak memiliki bisnis inti di bisnis kartu kredit,” kata Bima Setiaji. Dampak terbesar mungkin akan didapatkan oleh bisnis ritel dikarenakan para nasabah ada kemungkinan untuk menahan diri untuk berbelanja dengan kartu kredit.

Pendaftaran Peserta Tax Amnesty Dibuka Hari Ini

Program pengampunan pajak telah dijalankan. Pada Senin 18 Juli 2016, Ditjen atau Direktorat Jenderal mulai membuka pendaftaran untuk peserta yang ingin mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty di seluruh Kantor Pajak Pratama atau KPP.
Pendaftaran Peserta Tax Amnesty Dibuka Hari Ini
Direktur Pelayanan dan Penyuluhan atau P2 Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa mulai Senin semua pihak yang mendaftar diri mereka kedalam Tax Amnesty dapat mendatangi KPP terdekat dikota mereka. ” Saat ini anggota di KPP sedang bekerja untuk menyiapkan semua fasilitas dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk melayani para pendaftar Tax Amnesty,” kata Hestu.

Ditjen Pajak juga sudah mengirimkan surat edaran kepada setiap KPP untuk berkonsentrasi pada pelayanan pendaftaran program pengampunan pajak. Meja atau desk khusus pelayanan Tax Amnesty ini juga sudah disiapkan di setiap KPP. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengatakan bahwa setiap KPP telah diinstruksikan mengalokasikan 60 persen anggota atau pegawai KPP untuk melayani pendaftaran pengampunan pajak ini terutama untuk bagian helpdesk.

Dalam proses tax amnesty ini, para petugas yang bertugas dilarang membawa alat komunikasi apapun terutama saat mereka bertugas untuk menerima dokumen ataupun data kelengkapan tax amnesty. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data dari pihak-pihak yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Bagi petugas yang ketahuan membocorkan data tersebut, petugas tersebut akan dikenakan pidana penajra 5 tahun sesuai dengan yang diatur dalam UU Pengampunan Pajak yang baru disahkan selain itu ancaman pemecatan juga membayangi petugas yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan pada proses Tax Amnesty ini.

Kata Hestu, para petugas pajak akan mulai bekerja Senin ini hingga 9 bulan kedepat atau tepatnya 31 Maret 2017 sesuai dengan masa waktu tax amnesty berlangsung. Otoritas pajak dalam hal ini Ditjen pajak juga sudah menyiapkan sistem informasi online yang mana menurut Hestu merupakan bagian terpenting dari Tax Amnesty ini karena terganggunya Sistem Informasi ini akan menganggu proses tax amnesty ini secara keseluruhan.

Pengamat perpajakan, Darussalam optimis kebijakan Tax Amnesty yang disebut-sebut kurang populer akan berhasil. “Baru kali ini saya melihat antusiasme yang tinggi dari Wajib Pajak dalam menyambut sebuah peraturan mengenai perpajakan Indonesia. Biasanya orang ketika ditanya pajak selalu terlihat wajah murung ataupun cemberut akan tetapi kali ini yang terlihat sedikit senyum bahagia,” kata Darussalam.

Darussalam mengatakan bahwa saat ini hanyalah tinggal menunggu bagaimana Ditjen Pajak menyiapkan semua hal yang dianggap perlu terutama untuk poin teknis seperti penanganan penerimaan surat permohonan pengampunan pajak. Darussalam merekomendasikan Ditjen Pajak untuk membuat simulasi terlebih dahulu untuk memastikan proses ini berjalan baik dan tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.