Rencana Pajak Kartu Kredit Tekan Emiten Ritel Dan Bank

Transaksi dengan kartu kredit tengah menjadi radar bagi para aparat pajak. Hal ini tentunya akan mempengaruhi prospek bisnis pada emiten di Bursa Efek Indonesia terutama mereka yang bergerak di bidang perbangkan dan ritel.

Sebelumnya pada 23 Maret lalu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak meminta bank untuk membuka data nasabah pemilik kartu kredit baik data pokok pemegang kartu kredit dan juga data transaksi kartu kredit bermasalah.

Bahana Securities menilai bahwa pembukaan data para nasabah kartu kredit beserta transaksi kartu kredit sangat memiliki dampak terhadap kinerja emiten ritel modern terutama PT Mitra Adiperkasa Tbk. Hal disebabkan oleh perusahaan yang memiliki kode emiten MAPI tersebut menargetkan segmen pasar menengah atas. “Konsumen tentunya akan mengurangi pembelanjaan dengan kartu kredit tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan para peritel.

Bahana Securities mencatat bahwa tahun lalu, ketika Dirjen Pajak membuka wacana untuk membuka data transaksi kartu kredit berdampak pada susutnya nilai emiten ritel hingga 40 persen. Manajemen MAPI sendiri belum bersedia memberikan tanggapan mengenai rencana tersebut.
Rencana Pajak Kartu Kredit  Tekan Emiten Ritel Dan Bank
Emiten lainnya yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk sendiri melihat bahwa rencana Dirjen Pajak tersebut akan mempengaruhi terhadap bisnis yang mereka miliki. “Kami tentunya tidak bisa membantah jika tidak terdapat pengaruh akan tetapi kami belum mengetahui berapa persen pengaruh terhadap transaksi perusahaan,” kata Fernando Repi yang merupakan Manajer Komunikasi Korporasi MMPA.

Pada pihak perbankan sendiri melihat bahwa ketentuan ini tidak akan berpengaruh banyak kepada kinerja perusahaan karena saat ini perusahaan telah mengalihkan bisnis menuju bisnis produktif seperti pembiayaan korporasi dan infrastruktur dari bisnis konsumtif seperti kartu kredit. Salah satu perbankan yang yakin bahwa keterbukaan data kartu kredit tidak akan berpengaruh terhadap kinerja adalah PT Bank Central Asia atau BCA. BCA sendiri menyebutkan bahwa mereka hanya menargetkan pertumbuhan sebesar 5 persen untuk kartu kredit pada tahun 2017.

Target tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2016 yang mencapai 13,7 persen. “Kami yakin bahwa ini tidak akan berpengaruh banyak selain itu kami hanya mengharapkan bahwa nasabah tidak khawatir dengan rencana ini,” kata Santoso Liem, Direktur BBCA.

Analis dari NH Korindo Securities Bima Setiaji beranggapan bahwa rencana Dirjen Pajak tersebut untuk mulai menargetkan pada transaksi kartu kredit dapat menekan pertumbuhan bisnis kartu kredit perbankan akan tetapi hanya untuk efek jangka pendek. “Dampaknya tidak terlalu lama dan besar bagi perbankan terutama perbankan yang tidak memiliki bisnis inti di bisnis kartu kredit,” kata Bima Setiaji. Dampak terbesar mungkin akan didapatkan oleh bisnis ritel dikarenakan para nasabah ada kemungkinan untuk menahan diri untuk berbelanja dengan kartu kredit.

Dihari Ke-5, Uang Tebusan Pengampunan Pajak Mencapai 6 Miliar

Di hari ke-5 pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amnesty, uang tebusan yang dibayarkan oleh para peserta tax amnesty ini tercata lebih dari 6 miliar rupiah per Juma 22 Juli 2016. Angka ini meningkat 300 persen atau 3 kali lipat jika dibandingkan dengan 1 hari sebelumnya atau hari ke-4 yang hanya mencapai 2 miliar rupiah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa uang tebusan yang berjumlah lebih dari 6 miliar ini merupakan uang tebusan dengan pembayaran tarif 2 persen dari deklarasi SPT untuk 3 bulan pertama.

Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu 118/2016, tarif sebesar 2 persen yang merupakan tebusan untuk termin pertama yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran usaha atau perputaran uang sampai 4,8 miliar. Selain itu yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 miliar rupiah dalam surat pernyataan harta juga dikenakan tarif yang sama yaitu sebesar 2 persen.

“Kemarin uang tebusan deklarasi yang sudah diterima oleh kas negera adalah 2 miliar atau 2 persen dari harta yang dilaporkan senilai 100 miliar rupiah. Untuk hari ke-5 ini angka tersebut melompat hingga mencapai 6 miliar rupiah atau 3 kali lipat dari jumlah di hari ke-4,” kata Mardiasmo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 22 Juli 2016.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program utama pemerintahan Joko Widodo untuk menarik kembali uang-uang atau dana milik WNI yang selama ini terparkir di luar negeri untuk menghindari kejaran pajak. Prateknya pemerintah akan memberikan pengampunan bagi WNI yang bersedia membawa pulang dana mereka dari luar negeri dengan hanya mengenakan pembayaran tebusan tanpa perlu khawartir akan dituntut secara pidana ataupun perdata.

Pemerintah menargetkan penerimaan dari salah satu kebijakan yang dianggap kontrovesial karena terlihat mengakomodasi orang kaya ini akan menghasilkan 165 triliun dalam bentuk uang tebusan yang akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur selain itu dana milik WNI tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas bank dan pasar modal nasional sehingga memperkuat fundamental ekonomi nasional.