Terbukti Korupsi, Ini 8 Pejabat Yang Dicabut Hak Politiknya

INDONESIAbelakangan ini dalam pemberantasan korupsi tampaknya sedang memasuki fase futile care atau fase yang sia-sia. Hal ini begitu terasa ketika seluruh rakyat tengah berjuang melawan Covid-19. Namun, di pengujung tahun 2020 kita dibuat ternganga dengan berita tertangkapnya salah satu menteri Online Game Terpercaya yang diduga terlibat kasus korupsi dana bansos, yang notabenenya dana tersebut adalah bantuan sosial Covid-19. Birokrasi, politik dan tindak korupsi sudah sangat lain dimaknai masyarakat mempunyai kedekatan. Dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya.

Politik Korupsi

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon , konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila. Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin , menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan yang menilai “sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi” di semua negara seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari satu sampai sepuluh. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat a hundred persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi .

Pola yang sama ini ada di tingkat lokal di mana gubernur dan komandan militer setempat menikmati hak istimewa yang sama seperti di pusat namun selalu sadar bisa kena hukuman dari pusat jika mereka mendorongnya terlalu jauh. Dengan era baru Reformasi, yang dimulai setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, situasi ini akan berubah drastis. Pemilu yang berintegritas maka ini adalah tanggung jawab semua pihak. Namun demikian, sambungnya, fakta menunjukkan bahwa masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan adanya pemilu berintegritas, salah satunya, katanya, adalah masih adanya praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Karena yang perlu disadari bahwa suatu tindak pidana pertambangan juga memiliki sendi yang bersinggungan dengan alam, sehingga apapun yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan tersebut akan berdampak pada alam. Dampak tersebut dipungkiri maupun tidak akan berdampak kepada generasi mendatang. Pertimbangan tersebut membawa kita kepada konsep mengenai adanya suatu peraturan perundangan yang dapat mengantisipasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hal ini dikarenakan sifat dasar suatu hukum yang mana akan selalu tertinggal dari perkembangan zaman sebagai sebuah kemusykilan.

Hal itu ditetapkan setelah putusan Nur Alam berkekuatan hukum tetap atau telah dinyatakan inkracht. “Dinaikan tapi tidak mengganggu anggaran untuk pembangunan yang lainnya,” kata Ujang. “Jadi semestinya pemerintah segera memperbaiki UU Tipikor negara ini, karena kasus ini kasus nuansa influence buying and selling perdagangan pengaruh, yang tidak ada di UU Tipikor NKRI,” jelas Saut. Dia mengatakan,RUU tersebut sangat penting bagi masyarakat dan pelaku tipikor agar mengetahui aset yang bisa dirampas.