Birokrasi Politik Dan Perilaku Korupsi

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa.

Politik Korupsi

Oleh karena itu, lubang-lubang yang memungkinkan kemunculan korupsi politik di atas harus segera disumbat dengan suatu usaha institusionalisasi yang mengedepankan kejujuran, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Partai-partai politik musti didorong untuk mengembangkan sistem rekrutmen dan keanggotaan yang baik. Lalu apakah dengan adanya dana parpol dari negara tersebut akan serta merta menurun secara langsung perilaku transaksional korupsi disebut Saut pastinya tidak.

Menurut Caroline Paskarina , cara-cara seperti disebutkan tersebut menandakan adanya relasi klientelistik yang bisa bertransformasi menjadi korupsi politik akut. Dalam area demokrasi elektoral dengan kompetisi yang sangat ketat, relasi klientelistik dapat berlangsung sedemikian rupa antar-elite pembuat kebijakan dan berbagai kelompok kepentingan. Relasi Klientelistik ini bisa berubah menjadi korupsi dengan cara menjadikan suatu lembaga publik tertentu sebagai wadah kas partai lewat manipulasi anggaran atas nama program pemerintah.

Artinya, selama ini pengenaan sanksi terhadap koruptor tidak memiliki efek jera. Ironisnya lagi, sejumlah uang suap ditengarai digunakan untuk membiayai kampanye Ismunandar dalam Pilkada 2020. Dengan kata lain, bisa saja dinasti politik Ismunandar kian langgeng. Beruntung KPK mengendus praktik korupsi tersebut sehingga kerugian lebih besar dapat dicegah.

Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi, Politik, Pemerintahan dan Hukum – Grameds, tahukah kamu apa saja dampak dari korupsi? Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang.

Hal tersebut menambah hukuman yang dijatuhkan ketua majelis setelah memvonis Andi 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. JAKARTA – Pencabutan hak politik terhadap para pejabat yang terjerat korupsi menjadi salah satu tambahan hukuman yang diganjarkan majelis hakim setelah penyitaan aset. Hal tersebut dilakukan agar menimbulkan efek jera karena telah menyelewengkan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.

Sebesar apapun anggaran partai yang didanai APBN jika sikap mental para politisinya masih rusak. Lebih lanjut KPK masih akan mendalami kasus yang menjerat ketua umum PPP Romahurmuziy dan mereka yang terlibat dalam dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018 – 2019. Jakarta, 23 Januari 2020 – Hari ini Transparency International kembali merilis Corruption Perception Index yang ke-24 untuk tahun pengukuran 2019. CPI 2019 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di a hundred and eighty negara dan teritori.